Sidang kasus pemotongan insentif ASN di BPPD Sidoarjo.
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - JPU (jaksa penuntut umum) KPK kabulkan pembukaan rekening Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), terdakwa dugaan kasus pemotongan insentif ASN BPPD Sidoarjo. Pasalnya, jaksa menilai rekening terdakwa tidak ada sangkut pautnya dalam struktur kasus pemotongan insentif ASN BPPD, atau kasus yang lain.
Hal itu disampaikan JPU KPK, Andre Lesmana, saat ditanya Majelis Hakim soal pembukaan rekening terdakwa di sela pembacaan tuntutan. Ia mengaku tidak keberatan dan mengabulkan pembukaan rekening terdakwa lantaran dianggap tidak ada hubungannya dalam pengembangan kasus lainnya.
BACA JUGA:
- Pembukaan HUT RI ke-81 di Perum Taman Candiloka Sidoarjo Berlangsung Meriah
- Plt Bupati Tulungagung Diperiksa KPK Terkait Kasus Dugaan Pemerasan
- Polsek Sedati Gabungan Cek Dugaan Judi Kartu Remi di Warung Kopi Sedati, Ini Hasilnya
- Santri MTs di Sidoarjo Diduga Dianiaya Pengurus Ponpes, Keluarga Minta Keadilan
"Tidak keberatan majelis karena rekening yang bersangkutan tidak ada kaitannya dalam pengembangan kasus," ujarnya dalam persidangan, Senin (9/12/2024).
Sementara itu, Mustofa selaku penasihat hukum Gus Muhdlor menyebut tuntutan jaksa KPK berseberangan dengan materi yang dipahami. Pihaknya bakal menyiapkan pembelaan pada persidangan pekan depan.
Gus Muhdlor dituntut 6,4 tahun penjara dengan denda Rp300 juta, dan uang pengganti Rp 1 miliar lebih pada sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Mustofa mengatakan bahwa tuntutan jaksa KPK sangat berseberangan dengan pihaknya. Dia mengaku telah menyiapkan materi-materi pembelaan dalam sidang pekan depan.
"Tuntutan tadi sangat berseberangan dengan kami ya. Pastinya kita telah menyiapkan materi-materi untuk pembelaan di sidang pekan depan," katanya.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
