Jelang Penetapan Tersangka Kasus Perusakan Pagar Warga Desa Mlangi, Pelapor Kembali Diperiksa

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Pelapor kasus dugaan perusakan pagar oleh Pemdes Mlangi, Suwarti dan Ali Mudrik, diperiksa penyidik Unit Tipidkor Satreskrim Polres Tuban pada hari ini, Senin (9/12/2024).

Dalam pemeriksaan, Suwarti mengaku dimintai keterangan tambahan berkaitan dengan perincian kerugian barang yang dirusak oleh para terlapor.

Baca Juga: Vonis 2 Terdakwa Kasus Korupsi APMD Tuban Lebih Ringan dari Tuntutan JPU

"Barang yang dirusak oleh pelaku selain pagar panjang 30 meter adalah paving 100 buah, gorong-gorong 6 buah, pohon pisang 20 buah, dengan nilai kerugian sekitar Rp107 juta," jelasnya.

Penasehat hukum pelapor, Nur Aziz, membenarkan jika hari ini kliennya kembali diperiksa oleh penyidik.

"Benar, hari ini klien saya didatangkan dari Merauke karena ada pemeriksaan tambahan dan perincian kerugian yang dialami klien kami," bebernya.

Baca Juga: Dewan Minta Inspektorat Terbuka dan Transparan soal Kasus Korupsi di Tuban

Aziz menjelaskan, berdasar surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tanggal 21 November 2024 yang disampaikan ke Kejaksaan Negeri Tuban yang ditembuskan kepada pelapor dan terlapor, para terlapor diduga melakukan tindak pidana perusakan pagar rumah Pelapor secara bersama-sama sesuai Pasal 170 ayat 1 KUHP.

Menurutnya, penerapan Pasal 170 ayat 1 KUHP terhadap dugaan perusakan pagar rumah pelapor di muka umum secara bersama-sama yang diterapkan penyidik terhadap terlapor sudah tepat dan benar.

"Sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan ahli pidana dan gelar perkara, penerapan Pasal 170 Ayat 1 KUHP dalan perkara ini telah tepat," tegasnya.

Baca Juga: Inspektorat Bungkam Soal Limpahan Berkas Dugaan Korupsi dari Polres Tuban

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada penyidik Polres Tuban dan Kejaksaan Negeri Tuban dalam penanganan perkara ini secara cermat, obyektif, dan adil.

"Jangan sampai ada perlakuan istimewa dan pengecualian terhadap para terlapor. Kita semua mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa pengecualian. Walaupun mereka aparatur pemerintah desa, kita harus perlakukan yang proporsional dan objektif sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dan jangan sampai diintervensi oleh siapapun, demi penegakan hukum dan keadilan untuk semuanya," tutupnya. (coi/van)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News