Pimpin Forum Komunikasi RKPD 2026, Pj Wali Kota Kediri Beri Arahan ini

KOTA KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Pj. Wali Kota Kediri, Zanariah, membuka dan memberi arahan pada Forum Komunikasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, Jumat (10/1/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri.

Baca Juga: Tingkat Gemar Membaca Kota Kediri Peringkat 2 di Provinsi Jawa Timur, Pj Zanariah Beri Apresiasi

Pada kesempatan ini, Zanariah mengungkapkan bahwa forum konsultasi publik ini merupakan agenda tahunan sekaligus menjadi wadah aspirasi dari seluruh stakeholder terkait penyempurnaan rencana kerja pemerintah daerah pada tahun mendatang.

Harapannya kinerja Pemerintah Kota Kediri pada tahun 2026 dapat memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat.

"Pada forum ini, diharapkan yang hadir dapat memberikan masukan serta saran yang konstruktif sehingga RKPD 2026 dapat menjadi satu produk perencanaan yang mampu mengakomodir kebutuhan seluruh pihak," ujarnya

Baca Juga: Ukur Capaian Implementasi Reformasi Birokrasi, Pemkot Kediri Gelar Desk Evaluasi Triwulan IV

Zanariah menjelaskan ada sembilan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam RKPD 2024, yakni Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Smart City, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, Indeks Gini, tingkat kemiskinan, Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama, serta indeks Kota Layak Huni.

Dari sembilan indikator kinerja utama tersebut, ada dua nilai yang belum keluar. Dari tujuh indikator ada tiga yang belum mencapai target 100%.

Indikator kinerja utama ini menjadi alat ukur Pemerintah Kota Kediri untuk dapat terus memacu kinerjanya dan memutuskan ke sektor mana yang perlu menjadi prioritas berdasarkan data.

Baca Juga: Proyek Bikin Jalanan Jadi Licin, DPRD Ngawi Minta Pembangunan PT GFT Dihentikan Sementara

Di akhir paparannya, Pj Wali Kota Kediri berpesan agar fokus pada program-program yang mendukung prioritas nasional, sehingga selaras dengan arahan pemerintah pusat, sekaligus memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Kota kediri.

"Mengingat fiskal daerah Kota Kediri masih bergantung pada transfer keuangan daerah dari pusat, maka penting untuk meningkatkan efisiensi anggaran melalui integrasi kegiatan antar-dinas. Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran lebih hemat, optimal, dan mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Upaya-upaya peningkatan pendapatan asli

Daerah juga perlu didorong dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah," tutupnya.

Baca Juga: Tutup 2024, BPS Ungkap Inflasi Kota Kediri Masih Terkendali

Masyarakat juga bisa menyampaikan masukan dan saran terkait perencanaan pembangunan, melalui tautan

bit.ly/FKP_KotaKediri26.

Hadir dalam kegiatan itu, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakil Ketua DPRD Kota Kediri M. Yasin, Sekretaris Daerah Bagus Alit, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur, Triatmoko, para asisten, staf ahli dan Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, Kepala BPS Kota Kediri Emil Wahyudiono, camat se-Kota Kediri, para Direktur BUMD, anggota DPRD Kota Kediri, serta perwakilan akademisi, organisasi masyarakat, kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi profesi di Kota Kediri. (uji/van)

Baca Juga: Upacara Hari Amal Bhakti Ke-79, Pj Wali Kota Kediri Apresiasi Sinergi dan Kolaborasi Pemkot-Kemenag

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News