Pj. Wali Kota Kediri saat membuka Forum Komunikasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, dengan memukul gong (Ist)
KOTA KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Pj. Wali Kota Kediri, Zanariah, membuka dan memberi arahan pada Forum Komunikasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, Jumat (10/1/2025).
Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri.
Baca Juga: Banjir di Kedungasem, Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo Inisiatif Perbaiki Irigasi yang Rusak
Pada kesempatan ini, Zanariah mengungkapkan bahwa forum konsultasi publik ini merupakan agenda tahunan sekaligus menjadi wadah aspirasi dari seluruh stakeholder terkait penyempurnaan rencana kerja pemerintah daerah pada tahun mendatang.
Harapannya kinerja Pemerintah Kota Kediri pada tahun 2026 dapat memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat.
"Pada forum ini, diharapkan yang hadir dapat memberikan masukan serta saran yang konstruktif sehingga RKPD 2026 dapat menjadi satu produk perencanaan yang mampu mengakomodir kebutuhan seluruh pihak," ujarnya
Baca Juga: Percepat Penanganan PMK pada Hewan Ternak, DKPP Kota Kediri Buka Layanan Pengaduan
Zanariah menjelaskan ada sembilan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam RKPD 2024, yakni Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Smart City, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, Indeks Gini, tingkat kemiskinan, Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama, serta indeks Kota Layak Huni.
Dari sembilan indikator kinerja utama tersebut, ada dua nilai yang belum keluar. Dari tujuh indikator ada tiga yang belum mencapai target 100%.
Indikator kinerja utama ini menjadi alat ukur Pemerintah Kota Kediri untuk dapat terus memacu kinerjanya dan memutuskan ke sektor mana yang perlu menjadi prioritas berdasarkan data.
Baca Juga: Komisi III DPRD Purworejo Kunker ke Kota Kediri, Studi Tiru Pengelolaan Perumda Pasar Joyoboyo
Di akhir paparannya, Pj Wali Kota Kediri berpesan agar fokus pada program-program yang mendukung prioritas nasional, sehingga selaras dengan arahan pemerintah pusat, sekaligus memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Kota kediri.
"Mengingat fiskal daerah Kota Kediri masih bergantung pada transfer keuangan daerah dari pusat, maka penting untuk meningkatkan efisiensi anggaran melalui integrasi kegiatan antar-dinas. Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran lebih hemat, optimal, dan mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Upaya-upaya peningkatan pendapatan asli
Daerah juga perlu didorong dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah," tutupnya.
Baca Juga: Adu Banteng Truk Pasir Vs Truk Ekspedisi di Jalan Raya Kediri-Nganjuk, Sopir Luka Parah
Masyarakat juga bisa menyampaikan masukan dan saran terkait perencanaan pembangunan, melalui tautan
bit.ly/FKP_KotaKediri26.
Hadir dalam kegiatan itu, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakil Ketua DPRD Kota Kediri M. Yasin, Sekretaris Daerah Bagus Alit, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur, Triatmoko, para asisten, staf ahli dan Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, Kepala BPS Kota Kediri Emil Wahyudiono, camat se-Kota Kediri, para Direktur BUMD, anggota DPRD Kota Kediri, serta perwakilan akademisi, organisasi masyarakat, kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi profesi di Kota Kediri. (uji/van)
Baca Juga: DPRD Kabupaten Mojokerto Umumkan Bupati dan Wabup Terpilih Hasil Pilkada 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
