Untuk menyalurkan bantuan sebanyak itu, Kanwil Kemenkum Jatim akan dibantu oleh 91 OBH. Seluruhnya telah terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum.
"Dalam proses akreditasi terakhir tahun 2024 lalu, hanya tiga kabupaten yang belum ada OBH terakreditasi Kementerian Hukum yaitu Bondowoso, Batu dan Pacitan," kata Haris.

Ia berharap, ada sinergi dan kolaborasi yang baik antara Kanwil Kemenkum, OBH, dan pihak Pengadilan Tinggi.










