
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik angkat bicara terkait pagar laut yang kini tengah menjadi perbincangan hangat. Mengingat, Gresik merupakan kabupaten yang memiliki bentang pesisir panjang.
Daratan pesisir terbentang mulai Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng. Serta di Gresik kepulauan (Pulau Bawean), Kecamatan Sangkapura dan Tambak.
Baca Juga: Dijamin Lancar! Atasi Kredit Dibayarkan Tidak Muncul 'No Result Found' saat Pemindahbukuan Coretax
"Pesisir di Gresik sangat luas dan panjang, baik di Gresik daratan maupun kepulauan. Pada 2017-an banyak pesisir (pantai) di Gresik disewa untuk kepentingan industri. Seperti perluasan pabrik yang sebelumnya dilakukan reklamasi," kata Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim, kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (22/1/2025).
Ia menyebut, saat itu berdasar perundang-undangan menyatakan bahwa 2 mil laut dari bibir pantai menjadi wewenang daerah. Dengan demikian, daerah berhak memanfaatkan ruang tersebut untuk kepentingan, seperti sumber pendapatan daerah.
"Di era 2017-an ke bawah, banyak industri di Gresik sewa perairan pantai yang menjadi wewenang Pemkab Gresik untuk usaha. Dan banyak industri yang mengajukan reklamasi untuk perluasan pabrik," ucap pria yang akrab disapa Anha ini.
Baca Juga: Smelter Freeport Berhasil Capai 69 Juta Jam Kerja Aman
"Dari sewa perairan itu, ada pendapatan yang masuk ke daerah (Pemkab Gresik) dari sektor retribusi sewa perairan dan reklamasi. Waktu itu untuk sewa perairan langsung akumulatif selama 30-50 tahun. Besaran retribusinya berdasarkan peraturan daerah (perda)," paparnya menambahkan.
Namun, pemerintah pusat mengeluarkan regulasi baru. Sejak, 2017k perairan menjadi wewenang pemerintah pusat. Dengan demikian, apabila ada pelaku usaha di wilayah Gresik yang akan menyewa perairan untuk kepentingan perluasan industri seperti reklamasi, harus izin ke pemerintah pusat.
"Sejak itulah, daerah tidak lagi ada pendapatan dari sektor retribusi sewa perairan maupun reklamasi," kata Anha.
Baca Juga: Info Apakah Sudah Ditransfer BLT Rp600 Ribu Bank BRI, BSI, BNI dan Login Cekbansos di Sini
Ia enggan membeberkan ketika ditanya perusahaan apa saja yang menyewa perairan, dan telah melakukan reklamasi untuk perluasan pabrik.
"Yang jelas banyak industri yang berada di pesisir Gresik waktu itu yang sewa perairan dan reklamasi untuk perluasan pabrik. Perusahaan apa saja dan berapa luapan perairan yang disewa dan direklamasi ? Saya harus buka arsip dulu," pungkasnya. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News