Ratusan massa mahasiswa yang menggelar aksi saat ditemui Ketua DPRD Tuban
TUBAN,BANGSAONLINE.com - Sekitar dua ratus mahasiswa dari berbagai Universirtas di Kabupaten Tuban menggeruduk Kantor DPRD setempat, pada Rabu (26/3/2025).
Mereka menyuarakan tuntutan agar pemerintah mencabut UU TNI, sakan RUU perampasan aset dan membuat kerusakan pada negeri ini.
"Aliansi mahasiswa menolak adanya Undang-Undang atas perubahan UU nomor 34 tahun 2024 tentang UU TNI dan perubahan UU TNI yang melegitimasi praktik dwifungsi ABRI," kata Korlap aksi Ahmad Wafi Amrillah kepada pada wartawan.
Menurut Wafi, pengesahan perubahan UU TNI ini dilakukan atas dasar ambisi DPR RI dan Presiden.
Hal ini dinilai akan menarik kembali TNI kedalam peran sosial politik bahkan ekonomi bisnis seperti di masa orde baru.
Ia menjelaskan, jika dokumen TAP MPR VI tahun 2000 tentang pemisahan TNI/Polri sebagai bentuk menyadari kekeliruan di masa lalu, yang mana peran sosial politik dalam ahli dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI/Polri.
"Adapun yang kita soroti yakni persoalan perpanjangan masa pensiun ini justru menambah persoalan penumpukan perwira non-job," jelasnya.
Wafi melanjutkan, perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh perwira TNI aktif ini mengancam supremasi sipil, menggerus profesionalitas dan independensi TNI. Selanjutnya, membuka ruang intervensi ke wilayah Politik keamanan negara.
Para mahasiswa, kata Wafi menyoroti perubahan UU TNI yang dilakukan secara tidak terbuka.
"Urgensi tidak jelas ini mengabaikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan prinsip partisipasi publik bermakna," ujarnya
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa replika pocong sebagai simbol matinya demokrasi.
Massa mahasiswa kemudian ditemui oleh Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro dari fraksi Golkar, Wakil Ketua DPRD Tuban, H.Miyadi dari fraksi PKB dan Wakil Ketua DPRD Tuban, Andik Hartanto dari Fraksi PDIP.
Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menyampaikan, segala tuntutan dari aliansi mahasiswa telah diterima dan akan disampaikan ke DPR RI. Karena menurutnya, UU TNI tersebut merupakan produk dari DPR RI bukan DPRD Tuban.
"Nantinya semua tuntutan yang disampaikan akan kami teruskan ke DPR RI," pungkasnya.(wan/van)
