Menko IPK saat memberi sambutan.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kementerian ATR/BPN mendapat apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), atas komitmennya dalam memberikan kepastian hukum atas tanah di seluruh Indonesia, termasuk kepada masyarakat transmigran.
“Saya punya keyakinan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki peran yang sangat penting. Semua pembangunan, baik di Jawa maupun luar Jawa, selalu berawal dari satu hal, lahan. Kalau status lahan tidak jelas, tidak akan ada yang berani membangun. Bahkan investasi pun tidak akan datang,” ujarnya dalam penyerahan 1.120 Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada para transmigran asal Kabupaten Sukabumi, yang digelar di Kantor Kementerian Transmigrasi pada Rabu (18/06/2025).
Menurut dia, dampak dari berbagai program Kementerian ATR/BPN sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Sertifikat tanah memberikan kepastian hukum sekaligus membuka akses ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan, khususnya bagi para transmigran.
“Selama belasan hingga puluhan tahun hidup di atas lahan tanpa sertifikat. Hidup seperti itu tentu tidak nyaman, penuh rasa waswas dan kekhawatiran, bahkan bisa mengikis kepercayaan diri dalam membangun kehidupan dan usaha,” paparnya.
Hal ini pula yang dirasakan oleh Kamela Tifah, salah satu transmigran yang akhirnya menerima sertifikat tanah setelah lebih dari dua dekade menanti. Berkat kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan pihak-pihak terkait, harapannya pun terwujud.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, terutama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selama 23 tahun ini saya menanti sertifikat ini. Akhirnya saya menerima, dan sudah ada di tangan saya,” ungkapnya.
Penyerahan sertifikat dilakukan secara simbolis oleh Menko IPK AHY, didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman. Turut hadir dalam acara ini Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi; Bupati Sukabumi, Asep Japar; dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari berbagai kementerian dan lembaga. (afa/mar)
