Dirjen PSKP Kementerian ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 dinilai sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas kementerian dalam mengatasi berbagai permasalahan pertanahan yang berpotensi menghambat pembangunan dan investasi.
Hal tersebut disampaikan Dirjen PSKP Kementerian ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono, usai menghadiri acara pembukaan ICI 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/06/2025).
“Dengan adanya kolaborasi, sinergi bersama-sama antar kementerian di bawah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), ini bisa diselaraskan sehingga para pemangku kepentingan bisa secara bersama-sama mengharmonisasikan bagaimana menyelesaikan permasalahan tanah dalam rangka untuk pembangunan,” paparnya.
Ia mengapresiasi inisiatif ICI 2025 yang digagas Kemenko IPK sebagai ruang bersama untuk memperkuat kontribusi seluruh kementerian dan lembaga dalam ekosistem pembangunan nasional, termasuk dalam penyelesaian konflik pertanahan.
“Kami mengapresiasi atas inisiasi Kemenko IPK yang mengkoordinir beberapa kementerian, salah satunya Kementerian ATR/BPN. Acara ini adalah forum untuk bisa melakukan kolaborasi dan sinergi, dalam rangka memberikan kontribusi secara maksimal menuju pada kesejahteraan masyarakat, serta sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Presiden Prabowo,” ujarnya.
Lebih lanjut, Iljas menekankan pentingnya peran Ditjen PSKP dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui pemberian kepastian hukum atas tanah. Ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan, terutama dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, investasi, maupun program strategis seperti transmigrasi.
“Dalam rangka memberikan kepastian hukum hak atas tanah, terkadang ada permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan tanah, baik untuk pembangunan, untuk investasi, maupun yang sekarang sudah mulai ada transmigrasi,” tuturnya.
Ia berharap sinergi yang terbangun melalui forum seperti ICI dapat terus diperkuat untuk mewujudkan penyelesaian konflik pertanahan yang lebih komprehensif, adil, serta mendukung pertumbuhan investasi nasional.
“Sekarang sudah ada sinergi yang baik dengan adanya Menteri Koordinator yang membawahi beberapa kementerian. Ini salah satu bentuk dari kolaborasi sinergi penyelenggaraan acara ini,” pungkasnya. (afa/mar)
