Kementerian ATR/BPN melaksanakan Roadmap Menuju Predikat SAKIP A.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bukan sekadar instrumen administratif, melainkan bentuk nyata tanggung jawab kementerian kepada rakyat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Irjen Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam webinar bertajuk Roadmap Menuju Predikat SAKIP A yang diselenggarakan BPSDM bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Selasa (1/7/2025).
“Kalau kita bicara SAKIP, maka kita sedang bicara akuntabilitas atas apa yang sudah dititipkan oleh rakyat kepada kementerian ini. Harus kita pertanggungjawabkan. Misalnya sebuah kantor diberi Rp4 miliar, bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Uangnya dipakai apa, buktinya seperti apa, apakah sesuai dengan yang direncanakan? Itu yang harus dijawab,” urai Dalu.
Ia mengatakan, akuntabilitas kinerja tidak hanya menyangkut pelaporan anggaran, tetapi juga dampak substansial yang dihasilkan dari anggaran tersebut. Pertanggungjawaban, menurutnya, harus didasarkan pada perencanaan yang matang dan hasil yang dapat diukur.
Lebih lanjut, Dalu mengibaratkan organisasi pemerintah sebagai tubuh manusia. Setiap bagian harus bergerak secara harmonis agar sistem berjalan optimal.
“Kalau kita ingin SAKIP kita bagus, maka seluruh organ di kantor harus bergerak bersama, sesuai fungsinya masing-masing,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya integritas dan pemahaman terhadap tanggung jawab.
“SAKIP itu adalah cara pemerintah merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan hasil kerjanya secara terbuka, terukur, dan bertanggung jawab kepada rakyat,” tuturnya.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
