Kementerian ATR/BPN melaksanakan Roadmap Menuju Predikat SAKIP A.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bukan sekadar instrumen administratif, melainkan bentuk nyata tanggung jawab kementerian kepada rakyat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Irjen Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam webinar bertajuk Roadmap Menuju Predikat SAKIP A yang diselenggarakan BPSDM bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Selasa (1/7/2025).
“Kalau kita bicara SAKIP, maka kita sedang bicara akuntabilitas atas apa yang sudah dititipkan oleh rakyat kepada kementerian ini. Harus kita pertanggungjawabkan. Misalnya sebuah kantor diberi Rp4 miliar, bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Uangnya dipakai apa, buktinya seperti apa, apakah sesuai dengan yang direncanakan? Itu yang harus dijawab,” urai Dalu.
Ia mengatakan, akuntabilitas kinerja tidak hanya menyangkut pelaporan anggaran, tetapi juga dampak substansial yang dihasilkan dari anggaran tersebut. Pertanggungjawaban, menurutnya, harus didasarkan pada perencanaan yang matang dan hasil yang dapat diukur.
Lebih lanjut, Dalu mengibaratkan organisasi pemerintah sebagai tubuh manusia. Setiap bagian harus bergerak secara harmonis agar sistem berjalan optimal.
“Kalau kita ingin SAKIP kita bagus, maka seluruh organ di kantor harus bergerak bersama, sesuai fungsinya masing-masing,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya integritas dan pemahaman terhadap tanggung jawab.
“SAKIP itu adalah cara pemerintah merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan hasil kerjanya secara terbuka, terukur, dan bertanggung jawab kepada rakyat,” tuturnya.
Sementara itu, Sekjen Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyoroti pentingnya kepemimpinan yang aktif dan bertanggung jawab di setiap lini organisasi.
“Karena kalau tidak ada kebersamaan di antara kita, kemungkinan kecil SAKIP A bisa tercapai. Kita semuanya di sini memiliki tanggung jawab besar untuk bersama-sama mencapai itu,” ujarnya.
Menurut dia, sosok pemimpin bukan hanya pejabat struktural, tapi juga figur teladan yang memantau langsung jalannya birokrasi.
“Kalau seorang pemimpin hanya duduk di belakang meja saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pengawasan itu adalah tugas utama seorang pemimpin,” sebutnya.
Pudji juga menekankan pentingnya komunikasi intensif, baik internal maupun eksternal, sebagai kunci pencegahan masalah hukum. Ia pun berkomitmen untuk menindak tegas pihak yang tidak mendukung penuh upaya peningkatan kualitas SAKIP.
“Kalau tidak dipaksa, tidak ditekan, saya yakin tidak akan tercapai. Harus ada sanksi bagi yang tidak menunjukkan semangat,” pungkasnya.
Turut hadir sebagai narasumber dalam webinar ini, Inspektur Wilayah I, Arief Mulyawan. Acara ini diikuti lebih dari 1.000 peserta yang terdiri dari para pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta jajaran pusat dan daerah. (afa/mar)
