Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN saat menghadiri Diseminasi BULD DPD RI.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong integrasi tata ruang darat, laut, udara, dan bawah permukaan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan kebijakan penataan ruang yang terpadu dan adaptif.
“Proses integrasi tata ruang darat dan laut perlu terus kita percepat, agar pengelolaan ruang dapat diwujudkan dalam satu kebijakan yang terpadu atau spatial planning policy,” kata Suyus saat menjadi penanggap dalam kegiatan Diseminasi Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI pada Senin (14/7/2025)
Ia mengungkapkan, pemerintah telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk seluruh provinsi di Indonesia. Sebanyak 34 Peraturan Daerah (Perda) RTRW telah ditetapkan, sementara empat Daerah Otonom Baru (DOB) masih dalam tahap penyusunan.
Selain itu, telah disusun 652 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dengan 367 di antaranya telah diatur melalui Perda atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
"Hal ini memungkinkan percepatan proses perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) hingga hanya memerlukan waktu satu hari," ucap Suyus.
Diseminasi ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan DPD RI Nomor 53/DPDRI/V/2020-2021 sebagai bagian dari evaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait kebijakan daerah mengenai tata ruang wilayah.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
