Bupati Jember, Muhammad Fawait (kanan) saat kegiatan rotasi pejabat dan penyerahan SK Plt. (Ist)
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember melakukan langkah strategis dengan merotasi sebanyak 352 pejabat struktural eselon III dan IV.
Langkah ini dijelaskan sebagai bagian dari proses penyegaran birokrasi, sekaligus sebagai sarana pengembangan karier para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember, Rachmat Hidayat, menjelaskan bahwa rotasi ini penting untuk meningkatkan dinamika organisasi dan memperkuat efektivitas pelayanan publik.
“Rotasi ini bertujuan tidak hanya untuk penyegaran, tapi juga membuka peluang pengembangan kapasitas bagi setiap pejabat di posisi barunya,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Jumat (5/9/2025).
Selain rotasi, Pemkab Jember juga menetapkan 17 pejabat sebagai Plt untuk mengisi kekosongan jabatan. SK penunjukan Plt tersebut diberikan langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait.
“Total ada 17 pejabat yang ditunjuk sebagai Plt, mencakup posisi di eselon II, eselon III, hingga pengawas,” jelas Rachmat.
Menurutnya, penunjukan Plt ini bersifat sementara, sambil menunggu proses pengisian jabatan definitif.
Para pejabat yang diberi amanah sebagai Plt telah dipilih berdasarkan kelayakan dan kompetensi yang dimiliki. Evaluasi rutin terhadap kinerja para Plt juga akan terus dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas mereka.
Lebih lanjut, Rachmat mengungkapkan bahwa Pemkab Jember masih akan melanjutkan proses rotasi dan mutasi, untuk mendukung penyegaran di lingkup birokrasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
“Ini bagian dari upaya agar roda pemerintahan berjalan lebih optimal dan selaras dengan kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Jember juga memberikan pesan khusus kepada para pejabat yang baru dilantik.
Ia mengimbau agar mereka menunjukkan sikap profesional, menjaga etika, serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Pesan tersebut ditekankan agar tak muncul gesekan atau kesalahpahaman yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan pelayanan kepada warga. (nga/yud/msn)
