Penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di KAN Kuranji, Kota Padang.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kementerian ATR/BPN terus menunjukkan komitmennya dalam menghormati hak masyarakat hukum adat melalui program sertifikasi tanah ulayat.
Hal tersebut disampaikan oleh Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan, dalam Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat yang berlangsung di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kuranji, Kota Padang, Selasa (30/09/2025).
“Sumatra Barat memiliki kekhususan dalam hal pengelolaan tanah dan ruang karena adanya tanah ulayat. Saat ini terdapat 51 bidang potensi tanah ulayat yang sedang digarap oleh Kementerian ATR/BPN dengan luas 3.037 hektare. Hal ini sebagai upaya memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap sertifikasi tanah ulayat, ia bersama Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, telah melakukan kunjungan ke Sumatra Barat pada April 2025 untuk membuka rangkaian sosialisasi.
“Bapak Menteri Nusron Wahid hadir langsung di sini untuk melaksanakan pembukaan sosialisasi, lalu disusul dengan sosialisasi di seluruh kota/kabupaten di Sumatra Barat,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia bersama Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyerahkan 10 sertifikat hak atas tanah secara simbolis. Secara keseluruhan, terdapat 129 sertifikat yang diserahkan, terdiri dari 107 Sertifikat Hak Milik, 18 Sertifikat Hak Pakai, dan 4 sertifikat wakaf.
Sertifikat tersebut diberikan kepada penerima dari Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan Kota Pariaman.
Menko AHY menegaskan bahwa sosialisasi dan sertifikasi tanah adat merupakan langkah nyata pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Saya bersama Bapak Menteri ATR, Bapak Nusron Wahid bersama Bapak Wamen ATR, Ossy Dermawan, serta seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN terus mengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat ini,” ucapnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Teddi Guspriadi beserta jajaran; Wali Kota Padang, Fadly Amran; serta sejumlah perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatra Barat. (afa/mar)
