Sidang di DPRD Pamekasan.
“Data menunjukkan, hingga Agustus sudah ada 1.370.000 kunjungan pasien. Ini sinyal serius bahwa kondisi kesehatan masyarakat sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa UHC prioritas adalah harga mati.
“Pemerintah harus hadir melindungi masyarakat rentan agar tetap sehat dan tidak jatuh miskin karena sakit,” tegasnya.
Menurut dia, kebutuhan anggaran untuk menjamin kesehatan masyarakat hanya sekitar Rp70 miliar, atau 3,5 persen dari total APBD Pamekasan yang mencapai Rp2 triliun.
“Efeknya besar. Puskesmas sehat, rumah sakit sehat, pelayanan meningkat, dan uangnya akan berputar kembali ke daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Pamekasan, Saifuddin, tak menampik bahwa kondisi fiskal menjadi alasan utama diterapkannya skema cut off.
“Harus dilihat kondisi fiskal Pemkab. Saat ini kami sedang berproses memperbaiki APBD. Tidak ada yang ingin UHC kita non-prioritas, tapi realitanya memang anggaran tidak mendukung,” paparnya.
Ia menyebut status cut off masih berlaku untuk tahun 2025, namun peluang untuk kembali ke UHC prioritas terbuka pada 2026, tergantung kemampuan fiskal dan komitmen semua pihak.
Saifuddin juga mengimbau masyarakat mampu untuk mendaftar sebagai peserta mandiri, serta mendorong pekerja yang masih dibiayai Pemda agar beralih ke pemberi kerja masing-masing.
“Saya mengajak masyarakat yang mampu, ayo daftar mandiri, jangan tunggu sakit. Kalau status cut off, aktivasi baru aktif dua minggu setelah pendaftaran,” katanya.
Meski kondisi keuangan menjadi tantangan, ia menyatakan bahwa Pemkab Pamekasan sedang berupaya mencari solusi dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.
“Kami sedang berusaha. Pimpinan daerah menjalin komunikasi ke atas dan ke pusat. Mudah-mudahan ada terobosan,” pungkasnya. (dim/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
