Pendaftaran Tanah Wakaf Naik Signifikan, Kementerian ATR/BPN Dorong Kolaborasi Nasional

Pendaftaran Tanah Wakaf Naik Signifikan, Kementerian ATR/BPN Dorong Kolaborasi Nasional Menteri ATR/BPN saat memberi keterangan ke awak media.

KOTA BEKASI, BANGSAONLINE.com - Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, pendaftaran tanah wakaf di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyebut capaian ini merupakan hasil dari strategi kolaboratif antara Kementerian ATR/BPN, Kantor Urusan Agama (KUA), serta berbagai organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan.

“Tanah wakaf sekarang strateginya adalah menggandeng dua sektor. Pertama, para Kepala KUA yang juga berperan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Kata kuncinya ada di situ. Kedua, kita menggandeng kekuatan masyarakat,” ujarnya usai Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2025 di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, Kota Bekasi, Rabu (22/10/2025).

Ia menjelaskan bahwa pendekatan kolaboratif ini telah membuahkan hasil nyata. Sejak awal masa jabatannya, angka pendaftaran tanah wakaf meningkat pesat.

“Waktu saya masuk, baru 27% tanah wakaf yang terdaftar. Sekarang, dalam satu tahun naik menjadi sekitar 35%,” ungkapnya.

Percepatan ini didukung oleh kerja sama dengan sejumlah organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Melalui kemitraan itu, ATR/BPN memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga serta memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf.

“Intinya, kami ingin ada percepatan, dan alhamdulillah tahun ini banyak sekali lompatan,” kata Nusron.

Ia menegaskan, sertifikasi tanah wakaf memiliki arti strategis bagi keberlanjutan fungsi sosial dan keagamaan tanah tersebut. Sertifikasi juga penting untuk mencegah potensi konflik di masa depan, terutama di wilayah yang akan masuk dalam kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Kami memandang pentingnya sertifikasi wakaf karena kalau tidak segera disertifikasi akan berdampak terhadap konflik di masa depan, apalagi di daerah yang akan dimasuki kawasan PSN. Itu bisa berdampak panjang kalau tidak segera diselesaikan,” pungkasnya. (afa/mar)