Bawaslu Sidoarjo meneken MoU program Literasi Demokrasi dengan sejumlah lembaga, Minggu (26/10/2025). foto: Mustain/BANGSAONLINE
SIDOARJO,BANGSAONLINE.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sidoarjo menggelar program Literasi Demokrasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pemilu dan demokrasi.
Peluncuran program Literasi Demokrasi ini diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah lembaga dan elemen masyarakat, di Hotel Aston Sidoarjo, Minggu (26/10/2025).
Peluncuran program Literasi ini dilakukan di sela acara 'Penguatan Manajemen Kelembagaan dan Tata Kelola Internal Bawaslu Sidoarjo Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Mengawal Demokrasi di Kabupaten Sidoarjo'.
Nota kesepahaman ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha dengan perwakilan dari instansi pemerintah, ormas dan OKP yang bekerjasama untuk menggelar program Literasi Demokrasi.
Yakni Kementerian Agama (Kemenag) Sidoarjo, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sidoarjo, Tim Penggerak PKK Sidoarjo, PC LP Maarif NU Sidoarjo, PC IPNU Sidoarjo dan PC IPPNU Sidoarjo.
Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Sidoarjo, Agisma D Fastari menjelaskan, kerjasama untuk melakukan pendidikan demokrasi bernama Literasi Demokrasi ini, bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam Pemilu dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.
"Program Literasi Demokrasi ini juga untuk mendorong peran masyarakat dalam partisipasi politik yang sehat dan bermartabat," tandas Agisma.
Kata Agisma, dalam MoU tersebut dijelaskan peran masing-masing pihak. Di antaranya Bawaslu Sidoarjo sebagai pihak yang menyediakan materi sosialisasi atau sebagai narasumber.
"Program Literasi Demokrasi menyesuaikan dengan kegiatan lembaga-lembaga tersebut. Jadi waktu pelaksanaannya tergantung jadwal mereka," jlentreh Agisma.
Ia menyebut alasan menggandeng instansi dan lembaga-lembaga tersebut. Untuk kerjasama dengan Kemenag, PDM dan LP Maarif NU, karena pihaknya hendak menyasar segmen lembaga sekolah.
"Jadi Literasi Demokrasi bisa masuk di ruang-ruang demokrasi sekolah seperti pemilihan OSIS juga projek P5 Demokrasi," jlentreh Agisma.
Sedangkan kerjasama dengan TP PKK Sidoarjo, Bawaslu bertujuan untuk menyasar segmen perempuan yang menjadi anggota PKK, dimana organisasi ini memiliki kepengurusan sampai tingkat RT.
"Untuk IPNU dan IPPNU, melihat mereka organisasi pelajar yang punya jajaran sampai di ranting tingkat bawah," pungkas alumni Universitas Jember (Unej) ini.
Sementara itu, forum Penguatan Kelembagaan Bawaslu Sidoarjo ini menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin.
Wakil rakyat dari Partai Golkar ini memaparkan soal desain pemilu pasca putusan Makhamah Konstitusi (MK) Nomor 135 dan implikasinya bagi kehidupan politik.
Ia mengungkap, isi putusan MK Nomor 135 itu ada empat poin. Diantaranya tidak ada lagi perbedaan Pemilu dan Pilkada.
"Sekarang jadi satu, yakni rezim pemilu," cetus Zulfikar.
Dijelaskan, karena jadi satu, maka pemilu harus dipisah, karena ada azas Desentralisasi, yakni pemilu dipisah jadi pemilu pusat dan pemilu daerah.
Narasumber lainnya yang dihadirkan Bawaslu Sidoarjo yakni Tenaga Ahli di DPR RI, M Sirotudin (daring), Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (2016-2023) Nuning Rodiyah, dan dosen sosiologi yang juga mantan panwaslu di London, Inggris, Abdul Qodir.
Masing-masing narasumber tersebut menyampaikan materi tentang penguatan peran Bawaslu dalam penataan manajemen kelembagaan dan tata kelola internal.
Forum Penguatan Kelembagaan Bawaslu Sidoarjo ini dihadiri komisioner Bawaslu Jawa Timur, Ketua KPU Sidoarjo,
perwakilan Forkopimda Sidoarjo, ormas, OKP, organisasi mahasiswa, parpol, penyandang disabilitas dan organisasi profesi wartawan. (sta/van)
