BONDOWOSO,BANGSAONLINE.com - Ratusan pekerja PTPN menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Bondowoso, Selasa (6/1/2026), terkait konflik lahan di Kecamatan Ijen, Desa Kaligedang.
Melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan para pekerja sesuai kewenangan dan regulasi yang berlaku.
Wakil Bupati Bondowoso As’ad Yahya Syafi’i menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi akan diproses berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.
“Dan sesuai tupoksinya masing-masing. Kalaupun ini harus diputuskan oleh pusat ya kita kembalikan juga ke pusat. Pemerintah daerah sesuai dengan wewenangnya,” terang As’ad.
Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menegaskan bahwa dampak konflik lahan tersebut telah menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat bekerja akibat pengrusakan lahan.
Menurutnya, langkah utama yang harus dilakukan adalah penegakan hukum agar tercipta situasi yang aman dan kondusif.
“Sebenarnya bukan portalnya, yang utama adalah penegakan hukum kepada seluruh masyarakat,” tegasnya.
Dhafir menambahkan, kehadiran pemerintah daerah di lokasi konflik menjadi penting karena terdapat unsur pemerintahan lengkap mulai dari kecamatan, Polsek, Koramil, hingga pemerintahan desa dan dusun.
Terkait tuntutan pembentukan tim independen penyelesaian konflik, politisi PKB itu menilai aspirasi tersebut perlu dikaji secara berbasis data.
Namun, ia juga mengingatkan potensi dampak lanjutan yang perlu diantisipasi apabila pembentukan tim tidak dirancang secara matang.
Berdasarkan data yang dihimpun, para pekerja PTPN menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah daerah.
Salah satunya menuntut peran aktif dan kepemimpinan langsung Bupati Bondowoso dalam memastikan terlaksananya penegakan hukum di wilayah konflik.
Selain itu, massa aksi mendorong pembentukan Tim Investigasi Independen yang profesional, objektif, dan berintegritas untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan tindakan anarkis, serta mendesak eksekutif dan legislatif berpihak pada hukum dan keadilan.
Para pekerja juga meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso menghentikan, mencegah, dan menindak setiap bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan penghidupan yang layak bagi pekerja PTPN yang terdampak konflik lahan.
Tuntutan lainnya adalah kepastian terciptanya iklim kerja yang aman, kondusif, dan berkelanjutan demi melindungi ribuan pekerja beserta keluarga mereka yang bergantung pada operasional perusahaan.
Massa aksi juga meminta komitmen aktif pemerintah daerah untuk menjaga wibawa negara dalam penyelesaian konflik JCE Blawan agar tidak berlarut-larut serta tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, gangguan sosial, dan instabilitas ekonomi daerah.
