PASURUAN,BANGSAONLINE.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pasuruan Raya mengecam sikap seorang oknum Ketua DPRD Pasuruan yang dinilai tidak etis dan emosional saat menerima audiensi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pasuruan.
Sikap tersebut dinilai mencederai etika demokrasi dan tidak mencerminkan fungsi pengayoman yang seharusnya dijalankan lembaga legislatif sebagai wakil rakyat.
Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya, M. Ubaidillah Abdi, menegaskan DPRD merupakan institusi yang menerima mandat langsung dari rakyat sehingga semestinya membuka ruang dialog secara dewasa dan bermartabat, bukan menunjukkan resistensi verbal saat menerima kritik mahasiswa.
“Kami menyayangkan adanya respons bernada tinggi atau bentakan terhadap mahasiswa. Dalam sistem demokrasi, wakil rakyat semestinya menjadi pendengar yang baik. Disposisi yang benar adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan, dan dewan sebagai penyalur aspirasi,” ujar Ubaidillah, Senin (12/1/2026), saat dikonfirmasi.
Menurut Ubaidillah, ketika ruang dialog publik justru diwarnai intimidasi verbal, maka kualitas demokrasi patut dipertanyakan.
Ia menegaskan bahwa kritik bukanlah ancaman, melainkan bagian dari mekanisme kontrol dalam negara demokratis.
“Ketika substansi aspirasi dibalas dengan emosi, kami menilai ada kegagalan dalam memahami etika bernegara dan etika kekuasaan,” lanjutnya.
Senada dengan itu, Sekretaris II Aliansi BEM Pasuruan Raya, Ulva Jauharotul M, mempertanyakan komitmen wakil rakyat dalam menjaga prinsip-prinsip konstitusional.
Ia menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.
“Wakil rakyat memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk merawat kebebasan berpendapat, bukan menggerusnya dengan ego sektoral atau kepentingan politik sesaat,” kata Ulva.
Ulva mengingatkan, apabila pola komunikasi yang emosional dan tidak beretika dibiarkan, maka wibawa konstitusi berisiko terkikis oleh praktik kekuasaan yang mengabaikan etika publik.
“Kami khawatir, konstitusi hanya akan menjadi teks mati jika nilai-nilainya tidak dihidupi oleh para pemangku jabatan,” ujarnya.
Aliansi BEM Pasuruan Raya menegaskan bahwa hingga berita ini diturunkan, PC PMII Pasuruan belum mengeluarkan sikap resmi terkait insiden audiensi tersebut.
Pernyataan kritik ini disampaikan murni atas nama Aliansi BEM Pasuruan Raya sebagai representasi sikap moral mahasiswa.
Sebagai tindak lanjut, Aliansi BEM Pasuruan Raya mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Pasuruan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap etika penerimaan aspirasi publik.
Mereka juga menuntut adanya permintaan maaf terbuka dari pihak terkait guna memulihkan kepercayaan publik.
“Demokrasi tidak boleh dikelola dengan suara tinggi dan emosi. Ia harus dijaga dengan akal sehat, etika, dan kerendahan hati,” pungkas Ubaidillah. (maf/par/van)
