Anggota Komisi III DPRD Bangkalan, A. Aziz Maulana.
Menurut dia, persoalan utama terletak pada kualitas SDM aparatur, integritas ASN, lemahnya digitalisasi layanan, serta buruknya integrasi antar-OPD. Alhasil, masyarakat masih menghadapi proses perizinan, administrasi kependudukan, hingga akses bantuan sosial yang lamban dan berbelit.
Aziz mendesak Pemkab Bangkalan segera mengambil langkah konkret. Ia mengusulkan audit menyeluruh kinerja ASN, penguatan sistem layanan digital terintegrasi, serta optimalisasi MPP sebagai one stop service dengan standar waktu pelayanan maksimal 30 menit.
Selain itu, DPRD Bangkalan mendorong adanya monitoring bulanan berbasis data PEKPPP agar penurunan kinerja tidak kembali terulang.
“Pemkab tidak boleh defensif. Hasil IPP 2025 harus menjadi dasar evaluasi kebijakan darurat. Masyarakat berhak atas pelayanan yang cepat, murah, dan manusiawi,” kata Aziz.
Dewan memastikan akan mengawal proses perbaikan tersebut. Namun, Aziz menegaskan keberhasilan pemulihan kinerja pelayanan publik sepenuhnya bergantung pada keseriusan eksekutif untuk bergerak cepat dan nyata. (uzi/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
