KOTA PASURUAN,BANGSAONLINE.com - Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo merotasi empat pejabat di lingkungan RSUD dr. R. Soedarsono. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Ruang Untung Suropati, Jumat (30/1/2026) siang.
Empat pejabat tersebut terdiri atas satu pejabat administrator, satu pejabat pengawas, serta dua pejabat fungsional tertentu melalui mekanisme pengangkatan kembali. Mereka adalah dr. Adi Widianto, M.H yang dilantik sebagai Direktur RSUD dr. R. Soedarsono menggantikan dr. M. Burhan, M.MRS yang kembali diangkat dalam jabatan fungsional Dokter Ahli Madya.
Selain itu, Khoirul Rojikin, S.Kep, Ns menjabat sebagai Kepala Seksi Etika dan Mutu Keperawatan, sementara Samsul Huda, S.Kep, Ners, MM diangkat dalam jabatan fungsional Perawat Penyelia.
Dalam arahannya, Adi menegaskan ekspektasi peningkatan kualitas layanan RSUD pasca rotasi jabatan tersebut.
Ia menyebut pejabat yang dilantik menjadi penghubung antara harapan masyarakat dan pelaksanaan layanan kesehatan yang berkualitas.
“Hari ini yang dilantik adalah direktur dan jajarannya. Kita semua punya ekspektasi agar rumah sakit kita naik kelas dan terus memberikan pelayanan terbaik,” ujar Adi.
Ia menilai meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hidup sehat harus diimbangi dengan tata kelola dan sistem manajerial rumah sakit yang lebih baik.
Adi mendorong penerapan manajemen terbuka serta komunikasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Dengan manajemen terbuka dan komunikasi yang baik dengan stakeholder, saya yakin harapan masyarakat dapat kita jawab dengan pelayanan yang berkualitas,” imbuhnya.
Adi juga mengingatkan pentingnya menjaga daya saing di tengah persaingan dengan rumah sakit lain.
Menurutnya, kompetisi justru menjadi pemicu peningkatan kinerja dan perbaikan berkelanjutan.
“Persaingan akan memotivasi kita untuk terus berbenah. Pemkot akan tetap mendorong serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja agar RSUD kita menjadi yang terdepan,” tegasnya.
Di akhir sambutan, Adi menekankan pentingnya integritas, inovasi layanan, serta komitmen untuk tidak melakukan pelanggaran hukum maupun etika.
“Mari jadikan ini sebagai spirit bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya. (par/van)
