Dr. Lia Istifhama, Anggota DPD RI asal Jawa Timur.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Rencana Pemerintah Indonesia untuk mengimpor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari perjanjian dagang bilateral memicu reaksi kritis dari daerah. Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, mengingatkan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, agar kebijakan tersebut tidak mencederai visi besar swasembada pangan yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto.
Senator yang akrab disapa Ning Lia ini menegaskan bahwa pemerintah wajib melakukan kajian ilmiah yang terukur mengenai kondisi riil stok beras nasional sebelum membuka keran impor. Ia mempertanyakan apakah Indonesia benar-benar dalam kondisi defisit yang mendesak.
“Terkait impor beras dari Amerika, hal pertama yang harus kita garis bawahi adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto selama ini selalu mendengungkan swasembada pangan yang diamini para petani melalui kerja keras pemenuhan stok beras nasional,” ujar Lia Istifhama.
Lia meminta pemerintah tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Menurutnya, pemetaan detail antara wilayah yang mengalami defisit dan surplus harus menjadi dasar utama kebijakan pangan. Ia juga menyoroti jarak geografis Amerika Serikat yang sangat jauh, yang secara logika akan membengkakkan biaya distribusi.
“Maka perlu dilakukan riset, apakah memang defisit beras? Jika iya, di wilayah mana yang defisit dan wilayah mana yang surplus? Sehingga harus ada impor beras dengan jumlah 1.000 ton? Apalagi dari negara yang jaraknya sangat jauh alias bukan negara tetangga. Maka secara logika banyak risiko, termasuk pembiayaan dalam proses distribusi,” tegasnya.
Ning Lia mengkhawatirkan masuknya beras impor akan merusak ekosistem harga beras lokal. Jika pasokan dalam negeri sebenarnya mencukupi namun pasar justru dibanjiri beras luar negeri, maka serapan gabah petani dipastikan akan terganggu.
“Pada prinsipnya, jangan sampai terjadi penurunan harga beras nasional atau lokal akibat tidak terserap pasar. Jangan sampai supply ternyata sudah memenuhi demand, namun tidak terserap pasar akibat beras impor. Kalau sudah begini, ekuilibrium atau keseimbangan harga pasar beras tidak tercapai, dan lagi-lagi kita nanti mendengar jeritan hati para petani,” tuturnya.
Momentum rencana impor ini dinilai sangat sensitif karena bertepatan dengan bulan Ramadhan menjelang Syawal, di mana para petani menaruh harapan besar pada hasil panen mereka.
“Apalagi ini di bulan Ramadhan jelang Syawal, tentu semua ingin panen dengan sesungguhnya panen,” ucap Lia.
Menutup pernyataannya, Lia menekankan bahwa sebuah perjanjian dagang internasional tidak boleh mengorbankan ketahanan pangan nasional maupun kesejahteraan petani lokal.
“Karena impor ini adalah bagian dari kesepakatan dagang yang banyak menuai kritik. Jangan sampai perjanjian seperti ini justru melemahkan Indonesia,” pungkasnya.
