Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat menyalami para ASN. (Ist).
KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana masih mengkaji penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
Kebijakan tugas kedinasan dari rumah tersebut belum ditetapkan hari pelaksanaannya. Dhito memilih tidak terburu-buru meski pemerintah pusat telah mengarahkan pelaksanaan WFH setiap Jumat.
"WFH kita akan melihat dulu, kalau kita tetapkan di hari Jumat sejauh mana efisiensinya (penggunaan BBM), nanti kita lihat," kata Dhito pada Sabtu (4/4/2026).
Meski belum diputuskan secara resmi, Dhito menyebut Pemerintah Kabupaten Kediri akan mengikuti arahan pusat dengan pelaksanaan pada hari Jumat.
"Tapi kita akan evaluasi per dua Minggu atau satu bulan, kalau ternyata pengurangan penggunaan BBM tidak signifikan maka kita akan coba konsultasi dengan Kemendagri," ungkapnya.
Apabila kebijakan WFH resmi diterapkan, evaluasi akan dilakukan secara berkala. Untuk memastikan ASN tetap bekerja dari rumah, absensi akan dilakukan sebanyak tiga hingga empat kali dan disertai kewajiban swafoto.
Foto yang diambil menggunakan ponsel tersebut dikirimkan kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing untuk diteruskan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Selain itu, ponsel ASN wajib dalam kondisi aktif.
"Kalau (foto itu) nggak ada ya kita anggap tidak absen, handphone juga harus aktif, 5 menit tidak angkat telepon kita kasih surat peringatan," terang Dhito.
Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah, yang juga mengatur pembatasan perjalanan dinas, baik dalam maupun luar negeri.
"Kalau luar negeri saya rasa Pemkab tidak pernah melakukan, kalau dalam negeri kita akan lihat penyesuaian-penyesuaian dan kita telah lakukan ini dari awal 2026 ini," pungkasnya. (uji/van)
