Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otda, Kementerian Dalam Negeri RI, Efrimeiriza setelah melaksanakan rapat Pemkab Tulungagung pascaoperasi tangkap tangan KPK ke Bupati Gatut Sunu Wibowo, Selasa (14/4/2026). Foto: Ist.
Konsolidasi yang digelar secara tertutup itu, tidak hanya menyampaikan kepada petinggi OPD. Namun, kepada Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin.
Efri menjelaskan, setiap OTT KPK di daerah menjadi perhatian serius Kemendagri, karena menyangkut akuntabilitas tata kelola pemerintahan.
"Semua OTT yang terjadi selama ini menjadi atensi Kemendagri dan itu menjadi pencermatan di kami supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak tidak terulang," jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, Kemendagri telah berulang kali mengingatkan kepada masing-masing pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi. Namun, upaya tersebut akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan sikap dan komitmen dari kepala daerah.
