Kapolres Ngawi bersama Kajari saat memberikan materi di depan MKKS SMP
“Pengelolaan dana BOSP harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Setiap penggunaan anggaran wajib sesuai dengan petunjuk teknis agar terhindar dari pelanggaran hukum,” tegasnya, saat dihubungi media, Jumat (17/4/2026).
Ia juga mengingatkan sejumlah potensi pelanggaran yang kerap terjadi dalam pengelolaan anggaran, seperti penggunaan dana tidak sesuai rencana, laporan fiktif, hingga praktik mark-up.
Menurutnya, setiap bentuk penyimpangan dapat berujung pada sanksi administratif hingga proses hukum.
Kehadiran Kapolres sebagai narasumber diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum yang komprehensif kepada para kepala sekolah.
Dengan demikian, pengelolaan dana BOSP diharapkan berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi Beni Hermanto sebagai narasumber.
Kehadiran aparat penegak hukum tersebut bertujuan memberikan pemahaman teknis pengelolaan anggaran BOS yang sesuai dengan regulasi. (nal/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
