Ringkasan Berita
- Analis politik Prof. Ikrar Nusa Bhakti mengkritik intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tinggi di awal masa pemerintahannya, dengan menekankan pentingnya efisiensi anggaran negara.
- Ia menuntut audit transparan oleh BPK dan Inspektorat Sekretariat Presiden terkait klaim penggunaan dana pribadi Presiden untuk biaya kunjungan dinas ke luar negeri.
- Ikrar menyoroti penurunan signifikan cadangan devisa Indonesia pada 2025 dan mengingatkan pemerintah untuk lebih cermat menghitung kemampuan keuangan negara sebelum menjalankan agenda luar negeri.
- Pola komunikasi kebijakan Presiden saat kunjungan dinilai cenderung menyesuaikan dengan negara yang dikunjungi, seperti usulan belajar bahasa Prancis setelah ke Prancis, yang dianggap kurang terencana.
- Kritik ini dilandasi kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian nasional dan penekanan pada kebutuhan perhitungan anggaran yang matang sebelum melakukan kunjungan luar negeri.
JAKARTA,BANGSAONLINE.com - Analis politik sekaligus mantan Duta Besar RI untuk Tunisia, Prof. Ikrar Nusa Bhakti, mengkritik tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto pada awal masa pemerintahannya.
Ia menyoroti aspek efisiensi anggaran negara serta transparansi terkait klaim penggunaan dana pribadi Presiden dalam perjalanan dinas ke luar negeri.
"Biayanya dari kantong pribadi Presiden Prabowo Itu wajib hukumnya baik BPK, Inspektorat di Sekretariat Presiden itu harus mengecek ya uang itu benar engga dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, dan untuk apa?" tegasnya.
Kritik tersebut disampaikan Ikrar di tengah kekhawatirannya terhadap kondisi perekonomian nasional.
Menurutnya, cadangan devisa Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya pada 2025.
Ia menilai pemerintah perlu lebih cermat dalam menghitung kemampuan keuangan negara sebelum melakukan berbagai agenda luar negeri.
"Jadi maksud saya Prabowo ini tidak pernah menghitung benar-benar berapa uang yang masih dimiliki oleh negara ya, apakah ini masih bisa untuk kemudian jalan-jalan ke luar negeri," ujar Ikrar.
Selain menyoroti aspek anggaran, Ikrar juga mengkritisi pola komunikasi kebijakan yang disampaikan Presiden saat melakukan kunjungan ke sejumlah negara.
Menurutnya, terdapat kecenderungan munculnya dorongan kebijakan baru yang disesuaikan dengan negara yang sedang dikunjungi.
"Buat apa sih dikit-dikit ke Prancis? Dan setiap berhenti di suatu negara, langsung deh meminta Mendikdasmen itu mempersiapkan agar anak Sekolah Dasar itu belajar bahasa Prancis, ketika dia ke Brazil belajar bahasa Portugis misalnya,” ungkapnya.
