Biaya Pribadi Presiden saat Kunjungan LN Wajib Diaudit BPK, Prof Ikrar Kritik Komunikasi Prabowo

JAKARTA,BANGSAONLINE.com - Analis politik sekaligus mantan Duta Besar RI untuk Tunisia, Prof. Ikrar Nusa Bhakti, mengkritik tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto pada awal masa pemerintahannya.

Ia menyoroti aspek efisiensi anggaran negara serta transparansi terkait klaim penggunaan dana pribadi Presiden dalam perjalanan dinas ke luar negeri.

"Biayanya dari kantong pribadi Presiden Prabowo Itu wajib hukumnya baik BPK, Inspektorat di Sekretariat Presiden itu harus mengecek ya uang itu benar engga dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, dan untuk apa?" tegasnya.

Kritik tersebut disampaikan Ikrar di tengah kekhawatirannya terhadap kondisi perekonomian nasional.

Menurutnya, cadangan devisa Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya pada 2025.

Ia menilai pemerintah perlu lebih cermat dalam menghitung kemampuan keuangan negara sebelum melakukan berbagai agenda luar negeri.

"Jadi maksud saya Prabowo ini tidak pernah menghitung benar-benar berapa uang yang masih dimiliki oleh negara ya, apakah ini masih bisa untuk kemudian jalan-jalan ke luar negeri," ujar Ikrar.

Selain menyoroti aspek anggaran, Ikrar juga mengkritisi pola komunikasi kebijakan yang disampaikan Presiden saat melakukan kunjungan ke sejumlah negara.

Menurutnya, terdapat kecenderungan munculnya dorongan kebijakan baru yang disesuaikan dengan negara yang sedang dikunjungi.

"Buat apa sih dikit-dikit ke Prancis? Dan setiap berhenti di suatu negara, langsung deh meminta Mendikdasmen itu mempersiapkan agar anak Sekolah Dasar itu belajar bahasa Prancis, ketika dia ke Brazil belajar bahasa Portugis misalnya,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News