KOTA MALANG, BANGSAONLINE.com - Pemkot Kota Malang terus memaksimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) secara transparan dan tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung program prioritas di sektor kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan DBHCHT menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan daerah.
“Pemanfaatan DBHCHT kami arahkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Melalui berbagai program strategis, kami ingin memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan akses layanan kesehatan, memberdayakan pekerja, serta mendukung penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal,” ujarnya, Kamis (9/7/2026).
Pada Tahun Anggaran 2026, Pemkot Malang mengalokasikan Rp17,12 miliar untuk pembiayaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat kurang mampu.
Selain itu, Rp3,03 miliar dialokasikan untuk BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online, pelaku UMKM, pekerja seni, dan perangkat masyarakat.
Di sektor perlindungan sosial, Rp9,36 miliar disalurkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pekerja Industri Hasil Tembakau (IHT). Sementara Rp3,79 miliar digunakan untuk peningkatan kualitas jalan di kawasan industri hasil tembakau.
Pemkot Malang juga menyiapkan Rp1,44 miliar untuk pelatihan keterampilan kerja sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Wahyu menegaskan pengelolaan DBHCHT bukan sekadar amanat regulasi, melainkan bagian dari pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
“Setiap rupiah DBHCHT harus kembali kepada masyarakat melalui program-program yang berdampak langsung. Kami ingin memastikan dana ini menjadi investasi untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat ekonomi daerah, dan menciptakan kualitas hidup masyarakat Kota Malang yang semakin baik,” pungkasnya. (adv/dad/mar)
