JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Anggaran pengadaan program andalan Presiden Prabowo Subianto terus mendapat sorotan sejumlah pihak, terutama setelah banyak terekpos anggarannya yang ugal-ugalan. Yang terbaru adalah kabar pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) atau dikenal dengan KDMP.
Bahkan para anggota DPR RI sempat mencecar Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Yuliantono dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/7).
Apa kata Menkop Ferry? Menurut Ferry, pengadaan tersebut tidak dilakukan oleh Kementerian Koperasi (Kemenkop). Ferry bahkan mengklaim tidak mengetahui secara pasti informasi yang beredar mengenai proyek tersebut.
"Kemudian juga soal kipas angin ini saya enggak tahu. Ini kan pengadaannya bukan di kami, Pak," ujar Ferry dalam rapat kerja dengan DPR RI seperti dilansir CNN Indonesia.
Ia kemudian mencontohkan apabila kipas angin yang dimaksud merupakan tipe tertentu, seperti Imatsu MDF, maka harganya memang bisa mencapai belasan juta rupiah per unit.
"Rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini Rp11.464.000. Tapi itu saya enggak tahu persis," ujarnya.
Seperti diberitakan, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam sebelumnya mempertanyakan kebenaran kabar pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dengan nilai mencapai Rp1,8 triliun.
Menurut Mufti, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah mengenai pengadaan tersebut.
"Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta dengan nilainya Rp1,8 triliun. Lalu dari isu ini kami mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini," ujar Mufti dalam rapat tersebut.
Mufti menilai anggaran yang beredar tidak sejalan dengan harga kipas angin di pasaran. Berdasarkan penelusurannya di sejumlah platform perdagangan elektronik, kipas angin berdiri dari merek ternama dijual sekitar Rp300 ribu hingga Rp338 ribu per unit.
"Artinya, kalau pemerintah beli dalam jumlah ribuan, bahkan 1,8 juta, pastinya jauh lebih murah dari Rp300 ribu yang kita temukan di Shopee dan Tokopedia," ujarnya.
Mufti juga meminta pemerintah membuka informasi pengadaan barang untuk Kopdes Merah Putih melalui dashboard yang dapat diakses publik.
Menanggapi usulan tersebut, Ferry mengatakan Kementerian Koperasi telah memiliki Sistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) yang dapat menampilkan informasi mengenai bantuan barang yang diterima koperasi.
"Di Simkopdes kami itu sekarang sudah bisa memperlihatkan dashboard-nya, berapa jumlah barang-barang subsidi yang diterima oleh koperasi desa kelurahan merah putih," ujar Ferry.
Ia menambahkan sistem tersebut juga akan menampilkan besaran bantuan barang yang telah diterima masing-masing koperasi sehingga proses penyalurannya dapat dipantau.
