JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Setiap pusat kekuasaan politik pasti selalu ada friksi. Bahkan bukan sekedar friksi tapi juga pertarungan dan persaingan politik. Terutama untuk mempengaruhi kebijakan sang presiden.
Setidaknya, itulah yang terjadi di lingkaran Presiden Prabowo Subianto. Nama Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad disebut-sebut mewarnai dinamika politik di sekitar presiden.
Semula memang samar-samar. Tapi kemudian semakin terbuka seiring mengerasnya pertarungan atau persaingan.
“Riak-riak hubungan antara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad terekam dalam berbagai peristiwa sejak Prabowo Subianto menjadi presiden pada Oktober 2024,” tulis Tempo edisi 20-26 Juli 2026.
Salah satunya, tulis Tempo, terjadi dalam kasus demonstrasi yang menuntut pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Agustus 2025.
Di tengah gelombang unjuk rasa besar, tulis Tempo lagi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan kepada pemerintah agar menetapkan status darurat militer. Gagasan itu disampaikan saat Presiden Prabowo mengundang jajarannya dalam rapat di rumah pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 29 Agustus 2025. Status darurat militer akan memberi jalan bagi tentara untuk memimpin operasi meredam unjuk rasa.
“Pejabat di sekitar Prabowo yang mengetahui pembahasan itu bercerita, bahwa kolega Presiden tak menyetujui rencana penerapan darurat militer. Dua nara sumber bercerita, Dasco mengatakan dalam rapat itu bahwa opsi darurat militer justru bisa membuka peluang menjatuhkan Prabowo,” tulis Tempo.
Sjafrie melalui pernyataan juru bicara Kementerian Pertahanan saat itu, Frega Wenas Inkiriwang, membantah kabar mengenai pengusulan penerapan darurat militer.
“Pak Sjafrie selalu berpegang pada konstitusi,” kata Frega, yang kini menjabat Deputi Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional.
Frega waktu itu mengatakan Sjafrie tak pernah menyatakan akan menerapkan darurat militer dalam menghadapi unjuk rasa. Tugas Menteri Pertahanan adalah memberikan masukan kepada presiden mengenai opsi-opsi penanganan masalah yang berkaitan dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah.
Setelah demonstrasi reda, Sjafrie dan Dasco bertemu di komplek Senayan Jakarta pada 16 September 2025. Sjafrie dan Dasco bersalaman dan duduk berdampingan.
“Saya perlu mengkomunikasikan dengan pimpinan DPR untuk hal-hal yang perlu menjadi atensi nasional,” ujar Sjafrie.
Silang pendapat di antara Sjafrie dan Dasco pun terentang dalam urusan ekonomi. Kali ini terjadi ketika laporan MSCI dirilis, sekitar Februari 2026. MSCI melaporkan sejumlah persoalan di pasar modal yang bisa berujung pada penurunan status Indonesia menjadi frotier market yang dapat mempengaruhi kelayakan ivestasi. Laporan MSCI memicu pengunduran diri sejumlah pejabat tinggi Otoritas Jasa Keuangan.
“Dua pejabat yang mengetahui dinamika peristiwa itu menuturkan, ada usulan dari Sjafrie agar pimpinan OJK dan Bursa Efek Indonesia mendapat sanksi,” tulis Tempo.
Hukuman itu merupakan tanggungjawab karena membiarkan praktik goreng menggoreng saham sehingga berujung pada rusaknya kredibilitas pasar modal, sebagaimana temuan MSCI. Menurut sumber yang sama, ide pemberian sanksi terhadap pimpinan OJK dan BEI itu disampaikan Sjafrie kepada Prabowo ketika laporan MSCI baru dirilis ke publik.
“Mengetahui ada ide memperkarakan petinggi lembaga keuangan, Dasco berupaya membendung. Pejabat yang mengetahui peristiwa ini mengungkapkan, Dasco mengusulkan jalan tengah agar kondisi pasar saham tak makin bergejolak,” tulis Tempo.
Jalan tengah itu adalah meminta para pejabat OJK dan BEI mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban. Opsi ini yang belakangan diambil Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penyebab pengunduran diri para pejabat lembaga keuangan bukan intervensi Istana.
“Tidak ada hubungannya dan kami menghormati itu,” ujar Prasetyo pada Februari 2026.
Persinggungan Sjafrie dengan Dasco juga terjadi di Partai Gerindra. Sejumlah politikus Gerindra bercerita, Prabowo yang menjabat ketua umum sempat menimang-nimang Sjafrie untuk mengisi jabatan Ketua Harian Partai Gerindra. Posisi itu kini dipegang Dasco.
Rencana Prabowo mengajak Sjafrie, sahabatnya sejak di Akademi Militer, mendapat hambatan dari politikus muda di lingkaran Prabowo yang terkenal di lingkup internal partai sebagai Hambalang Boys. Para kader muda Gerindra itu menyatakan bahwa Sjafrie memiliki gap usia yang jauh dengan konstituen partai.
Prabowo kemudian meminta pertimbangan kader senior. Salah satunya Dasco. Prabowo melontarkan nama Sugiono untuk mengisi kursi Sekretaris Jenderal Gerindra yang dipegang Ahmad Muzani selama 17 tahun.
“Saya mendukung pilihan Pak Prabowo,” kata Dasco waktu itu.
