JAKARTA, BANGSAONLINE.com-Skandal korupsi yang menimpa program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka tabir siapa saja sebenarnya pemilik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbanyak dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ternyata Persyarikatan Muhammadiyah masuk dalam jajaran lima besar organisasi pemilik SPPG terbanyak dalam pelaksanaan MBG.
Fakta tersebut diungkap Koordinator MBG Watch, Media Wahyudi Askar, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Dilansir AFU.id, dalam RDPU itu Askar mengungkap ada lima yayasan atau organisasi dengan jumlah SPPG terbanyak. Yaitu Yayasan Kemala Bhayangkari milik Polri, Persyarikatan Muhammadiyah, Yayasan Manunggal Kartika Jaya milik TNI AD, YSDP, dan Yayasan Adi Upaya milik TNI AU.
"Ini dapur yang paling banyak, ribuan jumlahnya, dan ini dapur dimiliki oleh yayasan yang dimiliki oleh orang kaya," kata Askar blak-blakan.
Meski tidak merinci jumlah SPPG masing-masing organisasi dalam forum tersebut, data terbaru Muhammadiyah menunjukkan organisasi itu menjadi salah satu pengelola jaringan SPPG terbesar di Indonesia.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah mencatat hingga Mei 2026 telah mengoordinasikan 302 SPPG di 30 provinsi. Dari jumlah itu, 202 SPPG telah beroperasi, sedangkan sekitar 100 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Jaringan tersebut melayani sekitar 405 ribu porsi makanan per hari dan melibatkan sekitar 10 ribu tenaga dapur. Jumlah tersebut jauh melampaui capaian Nahdlatul Ulama (NU).
“Sedangkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hingga akhir 2025 baru meresmikan 69 SPPG yang tersebar di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan NU sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG,” tulis AFU.id.
Tak main-main. Muhammadiyah juga membentuk badan baru. Menurut AFU.id, penguatan pengelolaan SPPG juga dilakukan Muhammadiyah melalui pembentukan lembaga khusus.
Pada April 2026, PP Muhammadiyah resmi mendirikan Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (BPPGM) melalui Surat Keputusan Nomor 127/KEP/I.0/B/2026. BPPGM menjadi transformasi dari Koordinator Nasional Makan Bergizi Muhammadiyah (Kornas MBM) menjadi badan permanen yang bertugas mengelola seluruh ekosistem layanan gizi dan SPPG Muhammadiyah.
Pembentukan badan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Persyarikatan Muhammadiyah dalam Tanwir di Kupang yang mendorong keterlibatan Muhammadiyah secara lebih terstruktur dalam penyelenggaraan layanan pemenuhan gizi nasional.
Melalui BPPGM, Muhammadiyah menargetkan pengelolaan SPPG tidak hanya mendukung program MBG pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan pelayanan gizi yang berkelanjutan berbasis amal usaha Muhammadiyah.
Dalam RDPU, Askar juga mengkritik tata kelola program MBG yang dinilai terlalu bergantung pada yayasan besar. Menurut dia, sejak awal MBG Watch mengusulkan agar pengelolaan SPPG dilakukan oleh sekolah dan komunitas dengan melibatkan orang tua, guru, serta petugas posyandu karena mereka dinilai paling memahami kebutuhan anak. Ia menilai pelibatan yayasan besar membuka ruang munculnya kepentingan ekonomi yang tidak akan terjadi apabila pengelolaan dilakukan langsung oleh komunitas dan sekolah.
Selain itu, MBG Watch juga mengaku menemukan dugaan penyimpangan anggaran melalui penurunan kualitas makanan di sejumlah SPPG. Askar menegaskan tujuan pihaknya bukan mempertentangkan pengelola SPPG, melainkan mendorong perbaikan tata kelola program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut agar berjalan lebih akuntabel.
Askar menyoroti tidak dilibatkannya tiga unsur masyarakat dalam implementasi program MBG, yakni orang tua, guru, dan petugas posyandu.
Menurut dia, ketiga unsur tersebut merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan gizi dan kondisi anak. Askar mengatakan usulan agar pengelolaan SPPG melibatkan sekolah dan komunitas sebenarnya telah disampaikan kepada pemerintah sebelum MBG mulai berjalan pada 6 Januari 2025.
"Sejak awal sebelum MBG itu dilakukan, kami sudah sampaikan (SPPG) kelola oleh sekolah dan komunitas. Jadi kalau usulnya dekomersialisasi, itulah sebetulnya yang harus dilakukan," kata Askar dikutip Viva.co.id.
"Karena hanya ada tiga entitas yang paham entitas urusan anak yaitu orang tua, guru, serta petugas posyandu atau puskesmas. Dan libatkan entitas tiga hal ini dan tidak dilakukan," tambah Askar.
Askar menilai pemerintah memilih melibatkan yayasan sebagai pengelola MBG karena terdapat kepentingan ekonomi yang tidak akan diperoleh apabila pengelolaan dilakukan oleh sekolah atau komunitas.
Askar juga menyinggung adanya dugaan keterkaitan sejumlah pengelola dengan pihak yang memiliki akses terhadap pengambilan kebijakan.
"Saya to the point saja Bapak Ibu, kenapa itu (melibatkan orang tua hingga posyandu) tidak dilakukan? Mengapa lewat vendor-vendor besar? Karena kalau lewat sekolah atau komunitas, tidak ada rentenya, tidak ada Rp 6 juta per hari, tidak ada uang yang diterima oleh pemilik-pemilik dapur besar itu yang terafiliasi dengan pengambil kebijakan," katanya.
Secara tegas Askar menyatakan pemilik SPPG tidak mungkin belum memperoleh keuntungan dari program tersebut.
Menurut dia, MBG Watch menemukan dugaan penyimpangan anggaran yang dilakukan melalui penurunan kualitas makanan.
"Kalau dilakukan wawancara lebih dalam ya, mereka nggak nunggu balik modal dua tahun, mereka nunggu balik modal itu enam bulan. Dengan cara apa? Ya dengan diakali makanannya," jelas Askar.
"Bahkan banyak sekali, cek MBG Watch, harga telur puluhan ribu rupiah, tapi pencatatannya di atas Rp30 ribu sekarang," tambahnya.
Di sisi lain, Askar mengakui banyak pemilik SPPG juga menyampaikan kekhawatiran mengenai keberlangsungan program MBG.
Meski demikian, ia menegaskan tidak ingin mempertentangkan persoalan tersebut dengan pihak mana pun. Menurutnya, tujuan utama MBG Watch adalah mendorong penyelesaian berbagai persoalan dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Ada juga asosiasi yang datang ke DPR, sebagian besar adalah orang yang punya kekhawatiran juga ya, tapi saya hanya mau bilang tidak ingin mempertentangkan secara horizontal," katanya.
Askar menilai pihak yang paling diuntungkan dari MBG adalah pemilik dapur berskala besar. "Ini dapur yang paling banyak, ribuan jumlahnya, dan ini dapur dimiliki oleh yayasan yang dimiliki oleh orang kaya," kata dia. "Saya hanya ingin perjelas satu hal, kalau kita mau bicara the winner-nya dan the loser-nya, the winner-nya dari MBG yang punya dapur milik orang super kaya itu. Siapa the loser-nya itu? Relawan SPPG-nya," ujarnya.
