Oleh: Arief Supriyono
Penerbitan Panda Bond perdana oleh pemerintah pada 23 Juli 2026 senilai CNY7 miliar (± Rp18,58 triliun) dipromosikan sebagai langkah dedolarisasi. Namun, klaim ini perlu dibaca lebih hati-hati.
Skala penerbitan yang hanya US$1 miliar relatif kecil dibanding portofolio Surat Berharga Negara (SBN) valas yang masih didominasi dolar AS, euro, dan yen. Artinya, dampak struktural terhadap ketergantungan dolar masih terbatas.
Secara hukum, penerbitan ini sah sesuai UU Surat Utang Negara dan UU Keuangan Negara. Rasio utang pemerintah masih jauh di bawah batas 60% PDB, sehingga ruang fiskal tersedia.
Namun, pertanyaan publik bukan soal legalitas, melainkan efektivitas strategi dan transparansi kalkulasi risiko. “Surat utang berdenominasi yuan tetap membawa risiko kurs, hanya berpindah bentuk dari dolar ke CNY,” menjadi kritik yang relevan.
Di sisi lain, ada manfaat nyata yang tidak bisa diabaikan. Yield Panda Bond RI (1,90%–2,19%) jauh lebih rendah dibanding obligasi dolar AS yang berada di kisaran 4–5%. Ini berarti penghematan bunga riil.
Selain itu, oversubscription 2,4 kali menunjukkan likuiditas besar pasar modal China yang dapat memperluas basis investor Indonesia. Diversifikasi basis pembiayaan adalah keuntungan strategis, meski bukan solusi atas risiko kurs.
Namun, risiko baru muncul dari konsentrasi kreditor. Ketergantungan pada pasar modal China berpotensi membuka leverage geopolitik jika hubungan bilateral memburuk. Risiko ini jarang dibahas dalam narasi “dolar vs yuan” yang terlalu sempit.
Kesimpulannya, Panda Bond bukan sekadar kosmetik, tetapi juga bukan langkah ajaib dedolarisasi. Ia adalah instrumen pembiayaan sah dengan manfaat bunga lebih murah dan akses pasar baru, namun tetap membawa risiko kurs dan geopolitik.
Keberhasilan jangka panjang bergantung pada disiplin fiskal, transparansi hedging, serta batas proporsi utang non-dolar agar diversifikasi tidak berubah menjadi konsentrasi baru.
Publik berhak menuntut simulasi stress-test nilai tukar, publikasi biaya hedging, dan evaluasi terbuka sebelum skala penerbitan diperbesar. Tanpa itu, narasi dedolarisasi akan tetap menjadi slogan, bukan strategi fiskal yang terukur.
Penulis merupakan analis kebijakan fiskal dan utang negara
