SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, membeberkan alasan di balik langkah pergantian 13 kepala perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya sepanjang satu tahun terakhir. Kebijakan ini diambil murni berdasarkan hasil evaluasi ketat terhadap kinerja serta ketercapaian target yang telah disepakati.
Cak Eri—sapaan akrabnya—menegaskan bahwa langkah pembenahan struktur kepemimpinan tersebut terbebas dari faktor subjektivitas atau suka-tidak suka. Setiap pejabat dituntut untuk menjamin seluruh program kerja mampu menghasilkan dampak nyata (output dan outcome) bagi masyarakat.
"Karena setiap pekerjaan yang ada di Kota Surabaya, kita pasti lihat output dan outcome. Jadi di Surabaya ada 13 kepala dinas yang sudah berganti dalam waktu 1 tahun. Karena bukan suka dan tidak suka, tapi mereka tidak bisa mencapai output dan outcome yang mereka janjikan dalam waktu satu tahun," ujar Wali Kota Eri, Rabu (7/10/2026).
Ia menambahkan, seorang kepala daerah memegang peran vital layaknya pengarah musik dalam mengorkestrasi seluruh jajaran pemerintah serta warga agar dapat berkolaborasi membangun kota.
"Kepala daerah itu adalah pemimpin orkestra. Maka sama hari ini, wali kota atau kepala daerah di Kota Surabaya tidak akan pernah ada artinya ketika rakyat Surabaya tidak bersatu padu ikut membangun kotanya sendiri," katanya.
Sebagai bagian dari percepatan reformasi birokrasi, Pemkot Surabaya menggeser pola kerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak lagi pasif di balik meja kantor, melainkan aktif berkantor di balai RW guna memangkas jarak pelayanan dengan warga.
"Di Surabaya kita ubah cara bekerja kita. Kami tidak bekerja lagi di kantor, tapi pegawai negeri sipil (PNS) kami dan ASN bekerjanya di balai RW. Kenapa? Karena harus dekat dengan rakyatnya, masyarakatnya, sehingga bekerja di sana. Maka itu yang kita lakukan di Kota Surabaya," paparnya.
Pendekatan pelayanan publik di Kota Pahlawan ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan sepanjang siklus kehidupan manusia, mulai dari fase kehamilan hingga lanjut usia.
"Pelayanan publik di Surabaya itu kita lakukan mulai masyarakat Surabaya hamil sampai dengan di usia tua. Di situlah kita tentukan pelayanan publik apa yang akan kita lakukan," tutur Wali Kota Eri.
Langkah efisiensi juga diterapkan pada ekosistem layanan digital. Ratusan aplikasi terpisah diintegrasikan secara masif menjadi dua platform utama, yaitu KantorKu untuk kebutuhan internal pemerintahan dan WargaKu sebagai kanal pengaduan masyarakat.
"Di Surabaya tidak boleh lagi ada terlalu banyak aplikasi, tapi ratusan aplikasi diubah menjadi dua. Pertama ada aplikasi yang dikerjakan oleh pemerintah daerah namanya Kantorku, dan aplikasi yang dikerjakan oleh warga Surabaya yang ingin melaporkan namanya WargaKu," terangnya.
Menutup keterangannya, Wali Kota Eri menekankan bahwa selaras dengan visi nasional, indikator keberhasilan seorang kepala daerah diukur dari tujuh parameter utama: pengetasan kemiskinan, penurunan pengangguran terbuka, pencegahan stunting, penekanan angka kematian ibu dan anak, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemerataan rasio gini, serta pertumbuhan ekonomi.
"Maka pelayanan publik yang kita lakukan adalah mulai dari siklus kehidupan. Buat saya tujuan negara sudah pasti. Visi-misi wali kota, visi-misi gubernur, harus sama dengan tujuan negara. Maka apapun yang dilakukan kepala daerah, ketika tujuh ini tidak ada perubahan, maka kepala daerah itu gagal dalam menjalankan tugasnya," pungkasnya.
