JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menilai penembakan di Sinak, Papua merupakan ujung dari berbagai masalah yang kompleks. Salah satu masalahnya menurutnya ialah pembebasan visa di Papua.
Efeknya Polsek Sinak diberondong tembakan oleh kelompok bersenjata hingga menewaskan tiga anggota polisi dan senapan dirampas. Namun, Effendi malah menyalahkan Presiden Jokowi hingga mengeluarkan kata-kata yang tak pantas ditujukan kepada pemimpin bangsa.
Baca Juga: Syafiuddin Minta Menteri PU dan Presiden Prabowo Perhatikan Tangkis Laut di Bangkalan
"Itu kan bebas visa itu kebijakan gombal pemerintah Jokowi. Alih-alih mau mencari devisa, devisa apa? Masak devisa 1.000 atau 2.000 dolar dengan mengorbankan negaramu. Itu kan gila. Negara mencari devisa dari pariwisata tapi dengan cara membebaskan visa. Pemerintah apa begitu? Negara ini dibangun dengan darah 350 tahun," kata Effendi dikutip dari merdeka.com, Senin (28/12).
Menurut Politikus PDIP ini, kericuhan berulang terjadi di Papua karena ada ketidaktegasan Presiden Jokowi. Sebab menurutnya Jokowi terlalu mementingkan lobi politik yang lunak.
"Karena saya lihat pemerintah Jokowi ini mencoba untuk melakukan cara persuasif tapi selalu tidak mendasar. Saya sejak lama sudah mengingatkan bahwa konstelasi gerakan OPM di Papua itu kan tidak bisa kita kesampingkan. Kan ini nyata, mereka ada. Jadi saya kira pemerintah jangan kemudian ambivalen dalam penanganannya. Selalu kita menempatkannya seolah-olah gerakan yang gerakan bersenjata. Kita harus lebih nyata menempatkan bahwa itu adalah separatis," tuturnya.
Baca Juga: Umroh Pakai Hijab, DPR RI Minta Selebgram Transgender ini Ditangkap
Bagi Effendi seharusnya penanganan oleh pemerintah tak sembarangan. Dia berharap tak salah langkah lagi seperti penanganan kasus Timor Leste dan kasus GAM. Effendi menuturkan bahwa langkah pertama yang dilakukan kelompok bersenjata di Papua ialah operasi militer yang sporadis. Yang kedua mereka melakukan gerakan politik dalam negeri. Kemudian mereka melakukan politik diplomasi internasional.
"Pemerintah Indonesia tidak satu kata menempatkan gerakan ini apakah sekedar kriminal biasa atau apa. Itu kan jelas mereka separatis.Ya harus tegas kita. Ini akan berulang terus sepanjang kita hanya menempatkan seolah-olah mereka hanya kriminal bersenjata saja," pungkasnya.
Sebelumnya, Polsek Sinak di Kabupaten Puncak, Papua, Minggu (27/12) malam diserbu kelompok bersenjata. Akibat serangan tersebut, tiga orang anggota polisi tewas dan tujuh pucuk senjata api hilang.
Baca Juga: Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dukung Pasangan Fren Pimpin Kota Kediri
"Memang benar penyerangan yang terjadi Minggu malam sekitar pukul 20.45 WIT itu menyebabkan tiga anggota meninggal dunia dan dua orang luka-luka, serta tujuh pucuk senjata api hilang," ujar Kapolda Irjen Pol Waterpauw, Senin pagi (28/12).
Menurutnya, berdasarkan laporan yang diterima, penyerangan terhadap polsek yang saat itu dijaga lima dari delapan anggota polisi, diserang kelompok orang tak dikenal dari belakang polsek. Identitas anggota kepolisian yang meninggal itu, yakni Briptu Ridho, Bripda Arman, dan Bripda Ilham, sedangkan yang mengalami luka tembak yakni Briptu Suma dan Bripda Rian.
Tujuh pucuk senjata api yang diambil kelompok penyerang itu adalah jenis AK 47 dan SS 1 masing masing dua pucuk, dan jenis mouser tiga pucuk beserta amunisi satu peti. Jenazah dan para korban penyerangan itu, saat ini diamankan di Koramil Sinak yang berjarak sekitar 150-an meter dari polsek setempat, ujar Kapolda Papua itu lagi. Waterpauw mengakui, saat ini sedang menuju Sinak dari Jayapura bersama Bupati Puncak dan sejumlah perwira Polda Papua.
Baca Juga: Kawal Anggota DPR RI, Kabag Ops Polres Kediri Kota Ditantang Duel OTK
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News