JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Presiden Joko Widodo menegaskan kepada semua pihak agar tidak mendiktenya mengenai waktu perombakan kabinet. Menurut dia, waktu perombakan atau siapa yang akan diganti sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.
"Saya ulangi lagi, reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Jangan ikut-ikut mendorong-dorong, dikte-dikte, desak-desak. Itu hak prerogatif presiden," kata Jokowi setelah menghadiri acara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta Selatan, Rabu (6/1).
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik
Pada awal tahun ini, banyak kalangan yang mendesak Presiden Jokowi merombak kabinetnya. Di antaranya beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mempublikasikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan yang memuat penilaian sejumlah menteri Kabinet Kerja ini dianggap sarat kepentingan politik oleh para pengamat.
Sejumlah kritikan datang terhadap laporan Kemenpan RB soal 'Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah' yang dilakukan oleh Menpan RB Yuddy Chrisnandi. Yuddy bahkan disebut bikin gaduh antar partai politik pendukung pemerintah karena tugas menilai kinerja dianggap kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Vinanda-Gus Qowim dapat Pesan Peningkatan Industri Pariwisata dari Jokowi
Namun Wapres Jusuf Kalla (JK) menegaskan apa yang dilakukan Menteri Yuddy tidak bikin gaduh. Menurut dia, wajar jika kritikan datang dari penilaian tersebut.
"Saya kira ndak lah (bikin gaduh). Kalau sesuatu kemudian ada yang protes dianggap kegaduhan ya kita tutup semua koran saja, karena yang bikin ini kan berita juga kan, yang kasih gaduh siapa? kan dimuat di media. Jadi kalau tidak ada berita Anda bingung juga itu sebenarnya kan. Coba kalau tidak ada berita, tapi begini," kata JK.
Adapun mengenai kinerja kementerian secara umum, Presiden Jokowi tidak menjawab secara rinci ketika ditanya wartawan. Jokowi menuturkan kepuasan terhadap kinerja menteri menjadi kewenangannya sebagai presiden.
Baca Juga: Warisan Buruk Jokowi Berpotensi Berlanjut, Greenpeace Lantang Ajak Masyarakat Awasi Prabowo-Gibran
Sambil tertawa dan memegang sehelai kertas, Jokowi memberikan jawaban yang mengambang. "Puas atau tidak puas, terserah saya," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Amanat Nasional Azis Subekti sempat memberikan pernyataan bahwa partainya diberikan dua kursi menteri oleh Istana. Pernyataan ini kemudian diralatnya dan dibantah sejumlah petinggi PAN. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan, partainya tidak pernah mencampuri urusan perombakan kabinet.
Politikus gaek Partai Amanat Nasional Amien Rais juga sempat bicara soal kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Amien yang juga Ketua Majelis Amanat PAN itu menyatakan kalau Presiden Jokowi tak memiliki kemimpinan yang kuat dalam membawa negara ini, maupun mengurusi kabinetnya.
Baca Juga: Di Banyuwangi, Khofifah Ucapkan Selamat untuk Prabowo dan Gibran
Amien mencontohkan, banyak menteri dalam kabinet Jokowi, kerap melampaui kewenangan yang bukan bidang kerjanya. "Masa ada seorang menteri terlalu kuat, sehingga dia, saya lupa namanya, ya (mengurus) pertahanan keamanan, ya ekonomi, ya politik. Apa-apaan ini? Ini tanda bahwa Pak Jokowi tidak punya strong leadership," kata Amien.
Menurut Amien, ia memiliki resep yang mujarab agar pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla dapat lebih baik dalam sisa waktu empat tahun ini. "Saya punya resep yang ces pleng. Jokowi-JK harus mengundang semua elemen yang penting dari bangsa ini dan duduk bersama," katanya. (mer/tic/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
