Selama 2015, Capaian Pajak Jatim 1 di atas Nasional

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pertumbuhan pajak dari Jatim 1 di tahun 2015, sebesar 16,58 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini di atas pertumbuhan pajak Nasional sebesar 12 persen.

Dari rilis yang digerlar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur 1, realisasi penerimaan pajak sampai 31 Desember 2015 mencapai Rp 32,42 triliun, atau setara 83,97 persen dari target tahun 2015 sebesar Rp 38,607 triliun.

Baca Juga: Komitmen Wujudkan Hilirisasi Dalam Negeri, Antam Borong 30 Ton Emas Batangan Freeport

Hestu Yoga Saksama, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I memaparkan hal ini, saat silaturahmi dengan awak media di kantor DJP Jatim I Surabaya, Selasa (26/1).

“Rencana penerimaan pajak tahun 2016 untuk Kanwil DJP Jatim I adalah sebesar Rp 44,264 triliun atau meningkat 11,787% dari realisasi pajak tahun 2015 lalu,” kata dia.

Hestu tidak menampik jika kondisi ekonomi tahun ini dinilai menjadi alasan utama lambatnya penerimaan pajak. Namun tetap saja, pencapaian Kanwil DJP Jatim I berada di atas pecapaian nasional.

Baca Juga: Fungsi Kalkulator Forex Lanjutan: Melampaui Perhitungan Dasar

Di kesempatan ini, Hestu juga mengimbau kepada wajib pajak (WP) untuk memenuhi kewajiban dengan benar. ”Sebab tahun 2016 kita akan melakukan penegakan hukum,” ujar Hestu.

Hestu menyontohkan, kantor yang dipimpinnya, tahun 2015 kemarin, melakukan 6 penyanderaan (gijzeling) penunggak pajak dan 6 penyidikan tindak pidana perpajakan, ”Itu baru pemanasan, penegakan hukum yang sebenarnya adalah di tahun 2016 ini,” tegas Hestu.

Guna meningkatkan realisasi penerimaan pajak di tahun 2016, Kanwil DJP Jatim I terus menyampaikan informasi kepada seluruh wajib pajak. Antara lain, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak (e-registration, e-filling, e-billing dan mini ATM).

Baca Juga: Freeport Dukung Transformasi Era Society 5.0 di 36 Sekolah

"Ini semua tak lepas dari strategi Dirjen Pajak. Di mana, untuk tahun 2015 untuk pembinaan pajak. Tahun 2016 untuk penegakan hukum, dan tahun 2017 untuk rekonsiliasi," kata Hestu.

Adapun tahun 2018 untuk sinergi ILAP (Instansi, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lain). "Barulah di tahun 2019 menjadi tahun kemandirian APBN," tandas Hestu. (sby7/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News