Dewan Kritik Kinerja Pemkot Mojokerto, Wawali Janji Rajin Turba

Dewan Kritik Kinerja Pemkot Mojokerto, Wawali Janji Rajin Turba Suyitno ketika meninjau TPA Randegan. foto: yudi eko purnomo/ BANGSAONLINE

KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Pihak Pemkot Mojokerto disarankan untuk menghindari kebiasaan rapat. Sebab, pola manajemen yang mengedepankan rapat, hasilnya tak maksimal.

Demikian dikatakan anggota Komisi II , Yunus Suprayitno. "Baiknya itu seperti ini lo, sedikit bicara banyak kerja," tukasnya kemudian.

Yunus mengaku mendukung kerja keras unsur pimpinan tersebut. "Tekanan terhadap pelaksanaan program kerja Satker ini akan membawa dampak positif terhadap pelaksanaan APBD 2016. Saya yakin hasil pembangunan akan dinikmati masyarakat tahun ini," ujarnya.

Sebagai kader partai pengusung, mantan ketua DPRD ini menyarankan agar pola kerja keras bawahan diimbangi dengan pelaksanaan pengawasan melekat. "Idealnya ya seperti itu, ini momen kerja. Harus kerja, rapat itu hanya sarana pendukung saja," cetus ia.

Menurutnya, pola manajemen yang mengedepankan rapat baiknya dihindari. Sebab, kata ia, hasilnya tidak maksimal.

Sementara soal serapan anggaran, para petinggi Pemkot Mojokerto satu suara. Wakil Wali Kota Mojokerto, Suyitno menyatakan akan melakukan pengawasan melekat terhadap realisasi proyek-proyek vital.

Bersama Inspektorat setempat, orang nomer dua di pemda kota ini mengaku bakal rajin memantau perkembangan pelaksanaan proyek pembangunan jalan dan jembatan Pulorejo-Blooto (Rejoto) yang tengah berjalan. Sebelumnya, ia juga tampak tak segan terjun melihat tanah yang bakal menjadi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Randegan.

"Saya bersama Inspektorat bakal rajin ke bawah. Saya akan melihat program-program Satker di lapangan, yang dipaparkan ke Wali Kota biar tidak hanya manis di mulut," tegas Wawali, Senin (29/2).

Mantan Sekda ini mengatakan, pihaknya merencanakan meninjau proyek Rejoto yang kini tengah dikebut. Proyek multiyears tahun 2015 itu baru dikerjakan awal tahun ini karena baru "Setelah semua administrasinya selesai kita pantau sama-sama," tambahnya.

Minimnya serapan tahun 2015 lalu membuat petinggi pemda setempat menerapkan skema ganda mengantisipasi terulangnya kasus serupa. Mulai awal tahun, Wali Kota merotasi jajarannya untuk mendapat hasil pembangunan secara signifikan. Tidak hanya itu, mereka menggunakan jasa Badan Diklat untuk mengetahui kemampuan dasar setiap pejabat eselon II melalui uji fit and proper test. (yep/ros) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO