KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Pihak Pemkot Mojokerto disarankan untuk menghindari kebiasaan rapat. Sebab, pola manajemen yang mengedepankan rapat, hasilnya tak maksimal.
Demikian dikatakan anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Yunus Suprayitno. "Baiknya itu seperti ini lo, sedikit bicara banyak kerja," tukasnya kemudian.
Baca Juga: Kota Mojokerto Mulai Uji Coba Makan Bergizi Gratis Bagi 14 Ribu Siswa SD-SMPN
Yunus mengaku mendukung kerja keras unsur pimpinan tersebut. "Tekanan terhadap pelaksanaan program kerja Satker ini akan membawa dampak positif terhadap pelaksanaan APBD 2016. Saya yakin hasil pembangunan akan dinikmati masyarakat tahun ini," ujarnya.
Sebagai kader partai pengusung, mantan ketua DPRD ini menyarankan agar pola kerja keras bawahan diimbangi dengan pelaksanaan pengawasan melekat. "Idealnya ya seperti itu, ini momen kerja. Harus kerja, rapat itu hanya sarana pendukung saja," cetus ia.
Menurutnya, pola manajemen yang mengedepankan rapat baiknya dihindari. Sebab, kata ia, hasilnya tidak maksimal.
Baca Juga: Pemkot Mojokerto Gelar Puncak Peringatan HUT ke-79 PGRI dan Hari Guru Nasional 2024
Sementara soal serapan anggaran, para petinggi Pemkot Mojokerto satu suara. Wakil Wali Kota Mojokerto, Suyitno menyatakan akan melakukan pengawasan melekat terhadap realisasi proyek-proyek vital.
Bersama Inspektorat setempat, orang nomer dua di pemda kota ini mengaku bakal rajin memantau perkembangan pelaksanaan proyek pembangunan jalan dan jembatan Pulorejo-Blooto (Rejoto) yang tengah berjalan. Sebelumnya, ia juga tampak tak segan terjun melihat tanah yang bakal menjadi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Randegan.
"Saya bersama Inspektorat bakal rajin ke bawah. Saya akan melihat program-program Satker di lapangan, yang dipaparkan ke Wali Kota biar tidak hanya manis di mulut," tegas Wawali, Senin (29/2).
Baca Juga: Punya Bukit Teletubbies, TPA Randegan Serap Kunjungan Wisata Daerah
Mantan Sekda ini mengatakan, pihaknya merencanakan meninjau proyek Rejoto yang kini tengah dikebut. Proyek multiyears tahun 2015 itu baru dikerjakan awal tahun ini karena baru "Setelah semua administrasinya selesai kita pantau sama-sama," tambahnya.
Minimnya serapan tahun 2015 lalu membuat petinggi pemda setempat menerapkan skema ganda mengantisipasi terulangnya kasus serupa. Mulai awal tahun, Wali Kota merotasi jajarannya untuk mendapat hasil pembangunan secara signifikan. Tidak hanya itu, mereka menggunakan jasa Badan Diklat untuk mengetahui kemampuan dasar setiap pejabat eselon II melalui uji fit and proper test. (yep/ros)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News