Dukung Setnov, Luhut Degradasi Etika Pemerintah

Dukung Setnov, Luhut Degradasi Etika Pemerintah Luhut Pandjaitan

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut mendukung calon Ketua Umum Setya Novanto (Setnov) dalam munaslub partai berlambang pohon beringin ini. Bahkan Luhut juga sudah bertemu para DPD I di salah satu hotel di Jakarta.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta A Bakir Ihsan menyatakan Luhut seharusnya mendukung penuh terhadap terselenggaranya Munaslub untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas. Namun apabila mendukung salah satu caketum , kata Bakir, partai politik koalisi pemerintah bisa pecah.

Baca Juga: Siapkan Atribut, Anis Galang Dukungan Jadi Calon Ketua DPD Golkar Gresik

"Ketika ia menggunakan jabatan publik untuk kepentingan partainya, maka ia sedang mendegradasi etika politik dan wibawa pemerintahan yang disandangnya," ujar Bakir yang dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta saat dihubungi di Jakarta, Kamis (12/5).

Saat menjabat menteri, kata dia, Luhut harus meninggalkan loyalitas partai dan sepenuhnya diabdikan untuk kepentingan publik. Selain itu, Luhut seharusnya bisa menempatkan diri sebagai pejabat publik yang diangkat oleh presiden pilihan rakyat dengan tidak bersikap partisan ke partai politik.

Sementara dihubungi terpisah, Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Zaenal A Budiyono mengatakan Presiden Joko Widodo harus membuat pernyataan terbuka, bahwa pihaknya tidak mendukung calon manapun dalam munaslub . Selain itu, Jokowi harus meminta para pembantunya untuk mengambil jarak dari semua urusan parpol.

Baca Juga: Jadi Kandidat Ketua DPD Golkar Gresik, Anha: Regenerasi Saya Sudah 4 Periode

"Bila itu dilakukan, maka publik akan percaya pemerintah tidak punya niat campur tangan. Kita tunggu apakah hal tersebut akan dilakukan," tutur Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center Indonesia (DCSC) ini.

Zaenal menambahkan, ada kecenderungan parpol terbelah dan sulit untuk menyatakan semua itu terjadi secara alamiah. Di masa Presiden SBY, pemerintah senantiasa menjaga jarak dari semua urusan parpol.

"Kondisi parpol-parpol juga relatif stabil meskipun politik berlangsung dinamis, bahkan keras. Tapi tidak ada isu campur tangan pemerintah ke urusan dapur parpol yang mencuat. Kini situasinya berbeda," ujar Zaenal. (tim)

Baca Juga: Anggota DPRD Sidoarjo Terima Beragam Keluhan saat Reses di Kebonsari

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO