KOTA MALANG, BANGSAONLINE.com - Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi Golkar, Djoko Prihatin, memanfaatkan masa reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Tulusrejo. Kegiatan berlangsung pada Selasa (7/7/2026) malam, dengan dihadiri Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto.
Agenda tersebut diikuti ketua RW se-Kelurahan Tulusrejo, LPMK, pelaku UMKM, serta sejumlah elemen masyarakat.
Berbagai persoalan pembangunan dibahas bersama organisasi perangkat daerah, termasuk perbaikan plengsengan, penanganan banjir, dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan yang belum tuntas.
“Persoalan PSU menjadi salah satu yang paling banyak disampaikan warga. Di Tulusrejo masih ada sejumlah perumahan lama yang proses penyerahan PSU kepada pemerintah belum selesai. Tadi langsung dijelaskan tahapan penyelesaiannya oleh Kepala Dinas, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian,” kata Djoko.
Menurut dia, kehadiran kepala dinas dalam forum efektif mempercepat penyelesaian persoalan tanpa harus menunggu pembahasan panjang di legislatif.
“Secara teknis, banyak persoalan yang bisa langsung dikomunikasikan dengan OPD terkait. Harapannya aspirasi masyarakat dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DPUPRPKP Kota Malang menyebut reses adalah hal yang penting dalam perencanaan pembangunan berbasis aspirasi masyarakat.
“Forum ini sangat strategis. Bukan sekadar agenda reses anggota dewan, tetapi wadah untuk mengetahui kebutuhan riil masyarakat yang selanjutnya akan ditindaklanjuti pemerintah,” paparnya.
Ia menambahkan, persoalan PSU menjadi prioritas karena berkaitan dengan pelayanan publik di kawasan perumahan.
“PSU merupakan kewajiban pengembang untuk diserahkan kepada Pemerintah Kota Malang. Kami mengapresiasi kepedulian masyarakat yang aktif mengawal proses tersebut,” ucapnya.
Melalui reses ini, diharapkan berbagai usulan masyarakat, mulai dari penanganan banjir, perbaikan infrastruktur lingkungan, hingga percepatan penyelesaian PSU dapat menjadi bahan tindak lanjut pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata. (dad/mar)
