Masiswa saat berorasi. foto: RAHMATULLAH/ BANGSAONLINE
SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Tiga aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Melawan Korupsi (Gramsi) melakukan aksi ke Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Kamis (25/8). Mereka mendesak pemerintah setempat membentuk tim pengawas independen pengelolaan dana bagi hasil (DBH) migas. Sebab realisasi DBH tersebut selama ini dituding tidak transparan.
Uniknya, tiga aktivis ini mengendarai becak saat melakukan aksi. Satu aktivis sebagai penarik, dua lainnya sebagai penumpang. Selain itu, mereka juga membawa jeriken yang bertuliskan ‘Migas memiskinkan rakyat’.
Baca Juga: Pelaku Utama Skandal Korupsi Dana PI Migas PT WUS Sumenep Belum Tersentuh
Orator aksi, Hazmi, menegaskan sedikitnya ada tiga perusahaan yang beroperasi di Sumenep, yaitu Santos, HCML, dan KEI. Tapi keberadaan perusahaan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kehidupan warga sekitar, karena realisasi DBH-nya tidak jelas. Padahal perusahaan tersebut sudah mengeruk kekayaan alam Sumenep.
“Ini sungguh tidak adil. Kekayaan bumi kami dikeruk, tapi ekonomi masyarakat justru semakin tidak berdaya,” teriaknya.
Sementara orator lain, Imam Arifin, menjelaskan kandungan migas di Sumenep melimpah. Dia menyebut blok malio di Gili Raja yang dikelola PT Santos menghasilkan gas sebanyak 100 ribu kaki kubik per hari, sementara di Kangean sebanyak 1500 barel minyak mentah per hari yang dikelola PT KEI. Mestinya kandungan migas tersebut berdampak signifikan pada kesejahteraan rakyat. Tapi justru sebaliknya, rakyat makin sengsara.
Baca Juga: Bakar Gas Sumur ENC-02 Sumenep, EML Buat Selebaran Edukasi
“Warga di sekitar pengoperasian perusahaan tersebut justru banyak yang jadi babu di daerah lain. Ini menandakan bahwa ada yang tidak beres,” urainya.
Untuk itu, dia mendesak bupati dan wakil bupati segera mengambil kebijakan, setidaknya membentuk pengawas independen realisasi DBH migas. Karena menurutnya, hanya bupati dan wakil bupatilah yang bisa memperjelas DBH migas itu.
“Jika tidak bisa berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat, lebih baik bupati dan wakil bupati dengan jantan menanggalkan jabatannya,” desak Imam.
Baca Juga: Pembakaran Gas Sumur ENC-02 Jadi Tontonan Warga Sumenep
Setelah berorasi, mereka diizinkan masuk kantor Pemkab oleh polisi. Hanya saja mereka harus kecewa, karena keinginan untuk berdiskusi langsung dengan bupati dan wakil bupati kandas. Mereka hanya ditemui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Sumenep, Heri Koentjoro Pribadi, di salah satu ruang pertemuan.
Yang aneh, usai menemui mahasiswa, Heri Koentjoro Pribadi, terkesan menghindar dari awak media. Meski sejumlah wartawan meminta waktu wawancara terkait tudingan mahasiswa, dia buru-buru pergi dengan dalih ingin menghadiri rapat. (mat)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
