Perumahan PNS Bumi Kanjuruhan Sepi Penghuni

Perumahan PNS Bumi Kanjuruhan Sepi Penghuni Peresmian Perumahan PNS Bumi Kanjuruhan tahun 2014 lalu.

MALANG, BANGSAONLINE.com - Perumahan PNS Bumi Kanjuruhan yang dikhususkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Malang, sepi penghuni. Patutkah diduga hanya sekadar untuk investasi?

Perumahan yang diresmikan Bupati Malang tahun 2014 dengan 200 unit dan berlokasi di Jalur Lingkar Barat Kepanjen ini telah terjual habis. Namun hanya sekitar 30 kepala keluarga yang menempatinya.

Baca Juga: Pemkab Malang bersama Bea Cukai Musnahkan Hasil Penindakan Rokok Ilegal dan MMEA

Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Badan Perumahan Kabupaten Malang, Jurnalis mengatakan, sebenarnya dari kawasan perumahan seluas 24 hektare ini, baru seluas 8.9 hektare yang sudah dibebaskan.

“Tidak hanya seluas itu saja sebenarnya, masih banyak tanah di sekitar perumahan yang sangat strategis untuk dibebaskan. Akan tetapi para pemiliknya tidak menjualnya,” bebernya saat dihubungi melalui ponselnya, Selasa (13/12).

Untuk sementara ini ada 2,9 hektare yang telah dikavling dan telah didirikan 200 unit bangunan rumah. Dan ada lagi 99 kavling berupa tanah kosong.

Baca Juga: Sidak, Plt. Bupati Malang Pastikan Persiapan Pengerjaan Jalan Gondanglegi - Balekambang

“Sebenarnya masih ada 36 kavling lagi, tetapi tidak bisa dibangun karena kondisi tanah yang miring, dan tidak memungkinkan didirikan bangunan. Kemungkin besar 36 kavling akan diperuntukkan sebagai tanah fasilitas umum (fasum),” imbuhnya.

Saat peresmian oleh Bupati Malang tahun 2014 lalu, dikatakan bahwa Perumahan PNS Bumi Kanjuruhan memang diperuntukkan bagi PNS dengan gaji di bawah Rp 4 juta. Namun Jurnalis belum menyebutkan data yang pasti, berapa unit sebenarnya kebutuhan perumahan ini. Namun menurutnya, antusiasme PNS sangat tinggi. Terbukti semua unit sudah terbeli.

Meski begitu, sejumlah PNS terkendala prosedur di Bank Indonesia (BI). Mereka yang berniat membeli rumah di perumahan ini, tetapi ada yang tidak layak oleh pihak BI. “Banyak yang terkendala BI checking, karena sebagian PNS sudah punya tanggungan di bank lain, sehingga dikawatirkan tidak bisa membayar angsuran pada setiap bulannya,” pungkas Jurnalis. (thu/rev) 

Baca Juga: Bupati Malang Resmikan Jalan Desa Babakan Sepanjang 500 Meter

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO