Suli Daim
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - DPRD Jawa Timur menyayangkan adanya siswa yang putus sekolah di Surabaya. Anggota dewan menilai seharusnya Pemerintah Kota Surabaya turut membantu dalam pembiayaan. Terlebih Menteri Dalam Negeri telah memperbolehkan adanya dana hibah terkait bantuan langsung ke sekolah.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Dai’m mengatakan, seharusnya dengan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman dana hibah dan bantuan sekolah, Pemerintah Kota Surabaya bisa membantu siswa.
Baca Juga: Gelar Studium Generale, Fikom Unitomo Siapkan Lulusan Berkualitas di Era Post-Truth
"Apalagi Pemkot Surabaya dengan kemampuan APBD yang besar bukan hal yang sulit. Saya yakin pemkot mampu dengan hal itu," ujar Suli Da’im, Selasa (18/4).
Politisi asal PAN itu pun menyayangkan adanya siswa putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah. Sebab hal itu menjadi tanggung jawab negara untuk menyelesaikannya. Baginya, adanya landasan tersebut bisa dipakai sebagai bantuan kepada kabupaten/kota yang ingin membantu. Pasalnya, kekuatan dana APBD Jatim sendiri sangat terbatas.
Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPRD terus berupaya membebaskan biaya sekolah. Hanya saja, saat ini memang belum bisa terpenuhi. Secara bertahap akan terus dicarikan solusi terkait hal itu.
Baca Juga: Promosikan Kampus, UPN Veteran Jatim Jalin Kerja Sama dengan SMKN 2 Tuban
"Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah sepakat dengan legislatif untuk membebaskan biaya sekolah," imbuh Suli Da’im.
Terpisah, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Agung Mulyono menambahkan, anggaran pendidikan saat ini memang masih terbatas. Pemprov Jatim masih akan melakukan penataan terhadap pengelolaan SMA/SMK. Ke depannya, dirinya berharap ada penambahan pada APBD Jatim. Sehingga target bisa memberikan bantuan sepenuhnya kepada siswa kurang mampu bisa terpenuhi.
Sementara terkait kuota siswa yang berhak mendapat bantuan. Untuk Pemkot Surabaya, hasil hitung Pemprov adalah 5000 siswa. Sedangkan DPRD Surabaya mengklaim angka siswa yang perlu dibantu adalah 11 ribu siswa.
Baca Juga: ITS Raih 4 Penghargaan di KBGI 2024
"Kami akan usahakan mengarah ke sana. Tapi kita lihat dulu mencukupi atau tidak. Memang keinginannya ke arah menggratiskan semua sekolah. Sementara kami harap Pemkot Surabaya tidak tutup mata terhadap siswa yang putus sekolah," kata politisi Demokrat yang akrab disapa Pak Dokter itu.
Sebelumnya diberitakan, pasca peralihan kewenangan SMA/SMK dari pemerintah daerah ke Pemprov dikhawatirkan berdampak pada siswa putus sekolah. Salah satunya yang dialami oleh Yuliana. Siswi SMK Pawiyatan tersebut harus berhenti sekolah, setelah enam bulan menjalani aktivitas belajar mengajar di sana. Per awal tahun, ia berhenti melanjutkan pendidikan di jenjang menengah atas. Alasannya adalah tidak mampu membayar SPP yang semula Rp 150 ribu menjadi Rp 305 ribu per bulan. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
