Halim Iskandar.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Tingginya angka kemiskinan dan permasalahan sosial yang ada di pulau Madura membuat banyak pihak prihatin. Salah satunya Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar. Menurut politisi PKB yang akrab disapa Pak Halim itu, banyak faktor menyebabkan Madura miskin dan tertinggal dengan daerah lain di Jawa Timur. Di antaranya masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan leadership (kepemimpinan) yang kuat.
Orang nomor satu di DPRD Jatim mengungkapkan, untuk leadership membutuhkan proses dan tahapan yang harus dilalui, demikian pula peningkatan SDM. Karena itu, Halim mendorong percepatan realisasi provinsi Madura. Dengan begitu, pembangunan bisa lebih fokus dan intensif di kabupaten yang ada di Madura. Karena salah satu tujuan utama pemekaran wilayah adalah meningkatkan kesejahteraan wilayah yang tertinggal dan miskin.
“Saya kira harus ada percepatan menuju provinsi Madura, hal itu untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena dengan menjadi provinsi sendiri, prioritas pembangunan lebih terfokus di wilayah Madura,” terang Halim, Jumat (21/4).
Ketua DPW PKB Jatim ini mengingatkan, untuk menuju provinsi sendiri yang lepas dari Jawa Timur, Sumber Daya Manusia di sana harus ditingkatkan, sehingga siap mengelola wilayah sendiri. Karena itu, selama SDM belum siap, realisasi provinsi Madura masih butuh waktu panjang. Sebab, menurut Halim, tanpa SDM yang mumpuni, kekayaan sumberdaya alam yang ada di Madura tidak bisa dikelola secara maksimal.
Sementara syarat pendirian provinsi baru seperti paling sedikit terdiri dari 5 Kabupaten/Kota, menurut Halim hanya masalah teknis yang tidak terlalu prinsip dan urgen, karena itu, solusinya tidak sulit. Banyak solusi untuk memenuhi syarat tersebut, seperti pemekaran Kabupaten dan membentuk pemerintahan kota.
“Saya kira yang prinsip itu adalah sumberdaya manusia. Makin siap SDM itu, maka realisasi Provinsi Madura makin cepat. Jadi tergantung SDM itu, bisa 5 tahun 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun,” papar politisi yang digadang maju dalam Pilgub Jatim 2018 tersebut.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Baddrut Tamam, mempersilakan proses pemekaran wilayah berjalan. Karena itu hal yang sah di era otonomi, namun dengan catatan pembentukan Provinsi Madura itu adalah demi pembangunan, bukan kekuasaan semata.
