Bila untuk Bagi-bagi Kekuasaan Elite, Syafiuddin Tegas Tolak Rencana Provinsi Madura

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wacana Madura menjadi provinsi kembali mengemuka. Bahkan, sejumlah tokoh Madura telah bertemu Menkopolhukam, Machfud MD di Jakarta, untuk mematangkan wacana tersebut. Machfud pun memberi lampu hijau selama syarat-syaratnya terpenuhi.

Anggota Fraksi PKB DPR RI, Syafiuddin Asmoro mengaku juga mendukung rencana Madura menjadi provinsi, terpisah dengan Jawa Timur. Dukungan itu dengan catatan, yakni tujuannnya untuk kemaslahatan masyarakat Madura.

"Kalau untuk kemaslahatan masyarakat Madura saya mendukung penuh Provinsi Madura," tutur politikus PKB yang akrab disapa Ba Syafi' ini saat acara webinar dengan tema "Siapkah Madura Menjadi Provinsi?" Selasa (29/12/2020).

Tetapi, kata anggota Komisi V DPR RI ini, bila upaya menjadikan Madura sebagai provinsi hanya untuk kepentingan kaum elite, dan hanya untuk bagi-bagi kekuasaan, ia dengan tegas menolak.

Syafi juga memberikan opsi untuk percepatan Madura menjadi daerah istimewa, sama seperti DKI, Aceh dan beberapa daerah istimewa lainnya. Atau, kalau itu tidak memungkinkan, opsi terakhir adalah Madura menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.

Pada kesempatan yang sama, Iriani Ismail, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura (FEB) UTM menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal penting dalam pembangunan. Dalam konteks Madura, menurutnya SDM masih perlu banyak perbaikan.

"Indeks Pembagunan Manusia (IPM) di Madura masih tergolong rendah," tandasnya.

K.H. Ahmad Halimy, Wakil Pengasuh Ponpes Raudlatut Tholibin Sumenep menuturkan bahwa sebenarnya isu Provinsi Madura merupakan isu lama. Kata pria yang akrab disapa Halimy ini, pertanyaannya harus diubah, yaitu Apa Manfaat Kalau Madura Menjadi Provinsi?.

Bila dengan menjadi provinsi akan membawa kemaslahatan, tidak ada persoalan. Hanya saja, dari beberapa daerah yang lebih dulu menjadi provinsi sendiri, bisa dikatakan 70 persen tidak sukses.

"Maka itu rencana Provinsi Madura ini harus benar-benar dikaji terlebih dahulu," imbuhnya. (mdr/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News