Senin, 19 April 2021 17:05

Syafiuddin Asmoro Sebut Pembubaran BPWS Musibah bagi Masyarakat Madura

Kamis, 21 Januari 2021 17:42 WIB
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Subaidah
Syafiuddin Asmoro Sebut Pembubaran BPWS Musibah bagi Masyarakat Madura
Syafiuddin Asmoro, anggota Komisi V DPR RI saat raker dengan Menteri PUPR.

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Syafiuddin Asmoro, anggota Komisi V DPR RI mengingatkan kepada presiden terkait pembubaran BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura) berdasarkan Perpres Nomor 112 Tahun 2020.

Dikatakan Syafiuddin, pembubaran BPWS itu turut menjadi musibah bagi masyarakat Madura. Sebab, anggaran pembangunan bagi masyarakat Madura yakni sebesar Rp 124 miliar melalui BPWS kini menjadi tidak jelas keberlanjutannya.

"Anggaran di BPWS itu ada Rp 154 miliar, sedangkan untuk infrastruktur di Madura Rp 124 miliar. Kemudian setelah BPWS ini dibubarkan, apakah anggaran ini masih bisa diimplementasikan atau tidak," ujarnya dengan nada tanya saat rapat kerja Komisi V bersama Menteri PUPR, Kamis (21/1/2021).

Ia meminta kepada Menteri PUPR agar anggaran Rp 154 miliar tersebut tetap bisa dialokasikan untuk pembangunan Madura.

BACA JUGA : 

Reses Bersama MWC NU Tanah Merah, Syafiuddin Asmoro Janjikan Pembangunan Kantor

Tingkatkan Konsumsi Ikan di Kabupaten Madiun, KKP dan Komisi IV DPR RI Gelar Safari Gemarikan

Syafiuddin Asmoro Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Yayasan Nurus Shofa

Ina Amania Gelar Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Dapil 7

Selain itu, ia meminta kepada Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono dapat menyampaikan pesannya kepada Presiden Joko Widodo agar dapat melihat eksistensi Madura.

"Perlu disampaikan kepada Bapak Presiden, kalau Pulau Madura ini masih ada. Pulaunya belum tenggelam," ujarnya.

Menyikapi dibubarkannya BPWS, H. Syafiuddin mengusulkan agar Pulau Madura dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), atau sekaligus dijadikan provinsi tersendiri.

"Biar jelas statusnya, saya sarankan Pulau Madura ini dibuatkan kebijakan khusus, tidak cukup sekadar perpres, sebaiknya dibuatkan Undang-Undang. Bisa saja Madura dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus seperti yang terjadi di NTB, atau pembentukan Provinsi Madura," jelas Syafiuddin.

"Karena saat ini, pemerintahan pusat dengan Madura belum klik 100 persen, bagaikan orang nikah hanya kawin sirri saja bukan menjadi istri sah," sambung Ba Syafi, sapaan akrab H. Syafiuddin yang disambut tawa anggota Komisi V DPR RI.

Politikus PKB ini kembali meminta, agar anggaran Rp 154 miliar untuk pembangunan di wilayah Madura tetap berjalan, walaupun tanpa kehadiran BPWS.

"Kalau anggaran untuk Pulau Madura ini jelas secara Undang-Undang. Jadi saran saya, jadikan Madura sebagai provinsi," pungkasnya. (ida/uzi/ian)

Teh Panas Rp 5.000, Teh Dingin Rp 10.000, Anekdot Gus Dur Edisi Ramadan (7)
Minggu, 18 April 2021 22:36 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com –Anekdot Gus Dur Edisi Ramadan kali ini M Mas’ud Adnan – sang narator - mereview tentang orang Madura yang tiba-tiba haus. Ia pun pergi ke warung di pinggir jalan. Ia membeli teh. Di warung itu semua barang yang ...
Jumat, 16 April 2021 16:59 WIB
BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Kabupaten Banyuwangi memiliki cara menarik untuk memelihara infrastruktur fisiknya. Salah satunya, dengan menggelar festival kuliner di sepanjang pinggiran saluran primer Dam Limo, Kecamatan Tegaldlimo be...
Senin, 19 April 2021 05:29 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Dua guru besar ini punya integritas dan reputasi tinggi di bidangnya masing-masing. Nah, Dahlan Iskan kali ini tak banyak menulis. Tapi menurunkan pandangan dua profesor yang dua-duanya kontra dan kritis terhadap Vaksin...
Senin, 22 Februari 2021 22:39 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*58. Warabbuka alghafuuru dzuu alrrahmati law yu-aakhidzuhum bimaa kasabuu la’ajjala lahumu al’adzaaba bal lahum maw’idun lan yajiduu min duunihi maw-ilaanDan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. ...
Minggu, 18 April 2021 12:17 WIB
Memasuki Bulan Ramadan dan ibadah puasa, rubrik ini akan menjawab pertanyaan soal-soal puasa. Tanya-Jawab tetap akan diasuh Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A., Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA)...