Bupati Tuban Bakal Surati Kemendes, Usulkan Pencairan DD Harus Ada Rekomendasi dari Pendamping Desa

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Bupati Tuban H Fathul Huda bakal menyurati Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terkait pencairan dana desa (DD) dalam waktu dekat ini. Dijelaskan Bupati, dalam surat tersebut pihaknya meminta agar pencairan DD juga harus mendapatkan rekomendasi Pendamping Desa.

Menurut Fathul Huda, rekomendasi dari pendamping desa sangat penting, karena penggunaan dana desa harus sesuai perencanaan. Sedangkan pendamping desa sampai saat ini sudah mengetahui perencanaan melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

"Dai alasan itulah rekom dari pendamping itu sangat penting untuk kesesuaian antara rencana dengan realisasinya,'' kata Fathul Huda, Rabu (26/4).

Ia mengungkapkan bahwa usulannya sangat penting karena Pemerintahan Desa saat ini mendapatkan banyak jenis kucuran dana, mulai Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Untuk itu, rekomendasi tersebut diperlukan sebagai bentuk pengawasan. "Dengan banyaknya pihak yang mengawasi dana yang ada di desa merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah agar dana itu tidak disalah gunakan. "Jika disalah gunakan akan berurusan dengan hukum," terangnya.

Lebih jauh, Bupati meminta agar DD tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur saja. Namun, juga harus digunkan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat desa.

''Kalau untuk pembangunan infrastruktur desa, dalam satu atau dua tahun sudah selesai. Pemerintah desa harus mulai memikirkan kegiatan untuk pemberdayaan masyarakatnya,'' ungkap Bupati Tuban.

"Pemberdayaan masyarakat desa tersebut harus sesuai dengan potensi yang ada di desa, sehingga sumber ekonomi dapat tercipta dari pemberdayaan itu. Jika pemberdayaan masyarakat desa ini berjalan dengan baik, maka secara otomatis akan ada peningkatan ekonomi di tingkatan desa," pungkasnya. (wan/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News