Hariyanto
KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Program transmigrasi kini tak setenar era 90-an silam. Jangankan untuk yang bedol desa, yang umum saja peminatnya tak pernah membaik.
Di Kota Mojokerto, tawaran pemerataan penduduk atas biaya pemerintah ini lebih sekedar formalitas. Sampai-sampai nama dinasnya kini ditiadakan dilebur menjadi sub bidang di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (KUMT).
BACA JUGA:
Kepala KUMT Hariyanto tak menampik persespsi minor ini. "Lesunya program ini tak hanya dirasakan di Kota Mojokerto tapi juga daerah-daerah lain. Kalau tahun ini masih belum ada pendaftar (trasmigrasi, Red) sama sekali," cetus Hariyanto, Selasa (23/5).
Sebagai perbandingan, pada tahun 2016 lalu, pihak satker yang baru saja beralih nama dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberangkatkan dua orang warganya untuk hijrah sebagai trasmigran di daerah Sulawesi Selatan. Itu pun tak seratus persen sukses.
"Tahun lalu kami memberangkatkan dua orang ke Sulsel, namun seorang di antaranya menangguhkan keberangkatan dengan beberapa pertimbangan," terangnya.
Soal ini, aku ia, pihaknya mengaku sudah bekerja maksimal. "Pemerintah sudah menawarkan memberi fasilitas yang terbaik dan sosialisasi yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Namun minat masyarakat hidup di rantau masih rendah," paparnya.
Berita Terkait
