BLITAR, BANGSAONLINE.com - Gerakan Pemuda Ansor dan Banteng Muda Indonesia (BMI) menyatakan sikap terkait dengan keputusan pemerintah tentang pembubaran Ormas HTI, Ormas Intoleransi, dan aksi persekusi. GP Ansor dan BMI menilai semua bentuk upaya yang merongrong dan mengganti Pancasila dan NKRI harus dilawan. Baik secara hukum oleh negara mauoun secara sosial masyarakat.
"Apa yang dilakukan oleh keluarga GP Ansor dan BMI bukanlah semata-mata tentang pembubaran Ormas. Tetapi adalah bentuk konsistensi tekad pengabdian kepada ulama serta bangsa negara Indonesia, bagi kami NKRI harga mati," kata Wakil Sekjen PW GP Ansor Jatim Ahmad Tamim, Senin (05/06).
Baca Juga: Salamul Huda Nahkodai GP Ansor Kota Probolinggo
Lebih lanjut Ahmad Tamim mengatakan, GP Ansor dan BMI menaruh keprihatinan yang sangat dalam dengan fenomena meningkatnya sikap intoleransi antar agama, suku, dan ras di Indonesia. Untuk itu pihaknya merasa perlu hadir di tengah masyarakat yang diganggu dengan sikap intoleran, radikaslisme, dan sejenisnya. "Semua itu jelas bisa merusak harmoni kebangsaan," paparnya.
Lanjut Ahmad Tamim, selain pembubaran Ormas Intoleran, GP Ansor dan BMI juga menganggap jika tindakan persekusi yang belakangan sering terjadi adalah satu jenis tindak pidana dan negara yang harus menindak tegas pelakunya.
"Persekusi adalah perbuatan yang membuat orang ketakutan dan meresahkan," ungkap Tamim.
Baca Juga: Napak Tilas Jejak Santri, Ratusan Banser di Jombang Kirab Merah Putih 300 Meter
Senada dengan Ahmad Tamim, Ketum BMI H. Antoni Wijaya SH juga berpendapat jika langkah yang diambil pemerintah pusat juga sangat didukung oleh GP Ansor dan BMI demi menjaga keutuhan NKRI.
"Kami BMI dan GP Ansor menyatakan sikap mendukung ketegasan Presiden Joko Widodo terkait keberadaan ormas HTI dan tindakan Kapolri terkait persekusi karena NKRI harga mati," ungkapnya.
Pantauan wartawan pada penutupan acara tersebut semua anggota GP Ansor dan BMI yang hadir berjabat tangan bersama dengan membaca ikrar secara bersama-sama demi terciptanya pancasila dan keutuhan NKRI. (blt1/tri/rev)
Baca Juga: Gandeng LBH Ansor dan KPAI, Pemkot Mojokerto Gelar Penyuluhan Hukum
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News