Gus Ipul Kritik Khofifah, Pengamat: Kurang Paham Cara Entas Kemiskinan di Jatim

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Dr Airlangga Pribadi, pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, menilai Wakil Gubernur Jatim yang juga bakal Cagub di Pilgub Jatim 2018, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kurang memahami persoalan terkait pengentasan kemiskinan, khususnya di Jawa Timur.

Penilaian Angga – panggilan akrab Airlangga Pribadi – itu disampaikan merespon kritik Gus Ipul kepada Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa terkait penanggulangan kemiskinan yang disebutnya tidak bisa diselesaikan dengan program charity ataupun bantuan sosial.

“Penilaian (Gus Ipul) ini kurang tepat, karena substansi dari program ini konvergen dengan formula pembangunan di Jawa Timur yang berlangsung selama sepuluh tahun di bawah pemerintahan Pakde Karwo,” kata Angga kepada wartawan, Rabu (6/12).

Menurut dia, justru Program Keluarga Harapan (PKH) cukup efektif mengentas kemiskinan bagi masyarakat miskin ekstrem yang sampai 2017 di Jatim masih di angka 9 persen. Mereka membutuhkan bantuan langsung lewat PKH serta bantuan pangan melalui subsidi beras agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Tindakan sejenis pula yang dilakukan oleh Pemprov Jatim, karena untuk kalangan miskin ekstrem maka tindakan yang bisa dilakukan adalah memberikan bantuan. Itu adalah formulasi kebijakan yang dilakukan oleh 72 negara, termasuk contoh sukses Brasil, India dan Filipina,” paparnya.

CEO lembaga survei The Initiative Institute itu menambahkan, lantaran PKH terbukti efektif menanggulangi kemeskinan, maka pemerintah pusat melalui Kemensos memperluas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dari 6 juta menjadi 10 juta di 2018 serta memperluas bantuan beras sejahtera atau rastra.

“Kemensos juga dipandang berhasil oleh World Bank untuk memperbaiki penyaluran dari tunai menjadi nontunai sehingga lebih tepat waktu, sasaran, jumlah dan tepat kualitas,” tandasnya.

Hal itu, kata Airlangga, sinergis dengan kebijakan Pemprov Jatim yang ditunjukkan dengan pemberian bantuan sosial dari Kemensos, termasuk dana rehabilitasi sosial pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial untuk Jatim mencapai 6,1 triliun pada 2017.

Karena itu kalau Gus Ipul mengkritik soal efektivitas program PKH maupun rastra, menurut Airlangga, justru patut dipertanyakan pemahamannya soal pengentasan kemiskinan di Jatim. “Ini menunjukkan Gus Ipul kurang memahami persoalan terkait pengentasan kemiskinan,” tegasnya.(*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News