Habib Musthofa, Ketua PMII Tuban.
TUBAN, BANGSAONLINE.com – Rencana kehadiran Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Kabupaten Tuban yang dijadwalkan pada hari Kamis sore (8/3) hingga Jumat (9/3), mendapat respon dari mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban, Rabu (7/3).
Menurut Ketua Pengurus Cabang (PC) (PMII) Tuban, Habib Musthofa, sehubungan dengan rencana kedatangan presiden Joko Widodo ke Tuban, PMII meminta pemerintah segera menuntaskan beberapa kasus yang belum terselesaikan.
Baca Juga: Rocky Gerung Ajak Pemuda di Surabaya Kritis Memilih Pemimpin
Misalnya, revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) yang telah disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu yang mengancam demokrasi Bangsa Indonesia. “Presiden seakan mengamini revisi UU MD3 yang telah disahkan DPR, dengan tidak menunjukkan langkah konkrit dengan mengeluarkan Perpu pengganti UU MD3,” paparnya.
Tak hanya itu, beberapa kasus lainnya banyak yang belum terselesaikan, seperti kasus korupsi E-KTP. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat. “Pemerintah harus segera menuntaskan kasus-kasus yang belum terselesaikan dan sangat merugikan Negara, misalnya korupsi E-KTP,’ katanya.
Dalam keterangan tertulisnya, Habib menilai langkah Presiden berkunjung di Tuban merupakan srategi untuk dapat membuka dan menerima persoalan di daerah, yang mana kesenjangan tenaga kerja yang masih belum diselesaikan secara maksimal.
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik
“Masalah tenaga kerja ini belum selesai secara penuh, sehingga sering terjadi konflik antara perusahaan dan warga sekitar,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, kedatangan Presiden RI, Joko Widodo berkunjung ke Tuban tersebut dalam rangka panen raya di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban yang dilaksanakan Jumat (9/3) mendatang. (gun/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
