JAKARTA(BangsaOnline)Para pendukung Presiden dan Wakil
Presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla mulai menuntut status dan jabatan. Bahkan
perwakilan 88 relawan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dipimpin Boni Hargens
mendatangi kantor Transisi untuk mempertanyakan status mereka di tim bentukan
presiden terpilih. Jokowi membenarkan para relawan dapat terlibat dalam pokja
tim Transisi, namun jumlahnya dibatasi.
"Relawan memang boleh dalam tim Transisi. Tapi dalam 1 pokja hanya boleh 4
nama," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus,
Selasa (26/8/2014).
Dalam tim transisi, ada 22 pokja yang bekerja di bawah koordinasi 4 orang Deputi.
Pokja itu membahas isu strategis mulai dari APBN hingga arsitektur kabinet.
Jokowi mengaku membuka peluang relawan untuk ikut dalam tim transisi tersebut.
Deputi akan menerima nama tersebut tapi akan diseleksi sesuai kebutuhan.
Namun, ia juga menyadari jika tak semua relawan dapat diikutsertakan dalam tim
yang mempersiapkan program kerja pemerintahan.
"Ya memang boleh. Nyodorin 4 nama tapi ya memang tidak bisa semuanya
masuk," ujarnya.
Sementara Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla menyatakan
relawan harusnya bekerja secara sukarela, bukan memaksa.
"Namanya juga relawan. Kalau menuntut macam-macam bukan lagi namanya
relawan," ujar JK di kantor Palang Merah Indonesia (PMI), Jalan Gatot
Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2014).
JK mengatakan dirinya dan Joko Widodo (Jokowi) sangat menghargai kerja kerja di
yang lakukan oleh para relawan pada pilpres lalu.
"Tapi ketika menang dan menuntut sesuatu maka dia tidak bisa menyebut
dirinya sebagai seorang relawan," terangnya.
Jokowi-JK mengundang seluruh relawan untuk memberikan masukan program kerja ke
depan. Namun JK menegaskan dirinya tidak sedang membuka lapangan kerja.
"Nanti kalau ada relawan yang kompeten dan baik bisa menjadi menteri dan
dirjen. Semua terbuka," kata dia.
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik
Juru bicara relawan Jokowi, Boni Hargens menepis kabar yang
menyudutkan soal kedatangan kelompok relawan ke rumah transisi. Kedatangan
mereka sebenarnya untuk ikut bekerja di rumah transisi sebagai bagian dari
peran serta relawan mengawal proses pemerintahan Jokowi-JK.
"Nggak ada itu kita minta jabatan, atau menteri. Nggak bener itu,"
kata Boni Hargens saat dikonfirmasi, Selasa (26/8/2014).
Tuntutan Boni Hargens memang dinilai berlebihan. "Nggak perlu show of force kaya gitu.
Relawan jangan berlebihan. Nggak etis," kata pengamat politik UGM Arie
Sudjito saat berbincang, Selasa (26/8/2014).
Menurut dia, tim transisi telah terbuka, apalagi Jokowi juga memberi sinyal
meminta input kepada relawan. Jokowi juga minta dikawal relawan dalam bekerja.
"Relawan ini semestinya mengontrol apakah tim transisi memadai atau nggak.
Apakah desain dan agendanya efektif atau tidak. Nggak perlu sampai menyampaikan
pernyataan sikap menuntut ikut bekerja," jelas dia.
Relawan, menurut Arie, adalah kekuatan politik bekerja berdasarkan solidaritas
dan kesukarelaan. Tak lantas kemudian menuntut ikut bekerja dan terlibat. Para
relawan tugasnya sekarang adalah mengawal, biarkan Jokowi-JK yang bekerja.
"Nggak perlu relawan itu jabatan, kan namanya relawan harusnya
mengedepankan mengawal proses," tambahnya.
"Jabatan nggak usah dikejar, kalau kompeten dan memenuhi kriteria pasti
diplih Jokowi. Relawan itu harusnya bangun soliditas, nggak perlu kaya gitu
menuntut-nuntut," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News