Foto: siagaindonesia.com
Politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mempertanyakan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kini kecewa dengan proses dan hasil pengesahan RUU Kepala Daerah menjadi UU Pilkada. Menurut Eva, sikap SBY itu hanya berpura-pura karena sejak awal SBY sudah mengetahui Demokrat akan walkout saat pengambilan keputusan di DPR.
"Kita kecewa karena Partai Demokrat tidak sungguh-sungguh memenangkan pilkada langsung dengan WO, tapi lebih kecewa ke SBY yang tidak serius menggerakkan mesinnya (Fraksi Demokrat). Tidak mungkin tindakan Partai Demokrat tanpa sepengetahuan dan restu SBY," kata Eva saat dihubungi, Jumat (26/9/2014).
Baca Juga: Pascaputusan MK, PDIP Gresik Minta Bawaslu Tindak Pejabat dan TNI-Polri Tak Netral di Pilkada 2024
Hal itu disampaikan Eva ketika dimintai tanggapan mengenai pernyataan SBY yang mengaku kecewa dengan hasil paripurna DPR bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD. Saat pengambilan keputusan, SBY tengah berada di Amerika Serikat.
Menyikapi hasil itu, Demokrat akan mengajukan uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi nantinya.
Eva juga menilai, langkah SBY yang akan membawa keputusan tersebut ke MK hanyalah pencitraan semata.
Baca Juga: Umroh Pakai Hijab, DPR RI Minta Selebgram Transgender ini Ditangkap
"Menggugat yang tepat, ya ke Partai Demokrat dan Pak SBY sendiri karena penyebab (pilkada langsung) kalah adalah mereka berdua," ujar anggota Komisi III DPR itu.
Padahal, kata Eva, SBY yang sebentar lagi meninggalkan jabatannya sebagai pemimpin negara seharusnya meninggalkan warisan yang baik bagi rakyat.
"Warisan SBY justru buruk karena mereka menyetop demokratisasi di Indonesia dengan kembali ke Orba," ujar dia.
Baca Juga: Pj Wali Kota Kediri Sampaikan Bela Sungkawa Atas Wafatnya Agus Sunoto Imam Mahmudi
Sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada menjadi UU pada Kamis (25/9/2014) hingga Jumat dini hari berlangsung alot hingga harus diputuskan melalui voting.
Saat pengambilan keputusan, fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tetap mendukung pilkada lewat DPRD. Rinciannya, Fraksi Golkar (73 anggota), Fraksi PKS (55 anggota), Fraksi PAN (44 anggota), Fraksi PPP (32 anggota), dan Fraksi Gerindra (22 anggota). Totalnya ialah 226 anggota.
Adapun koalisi Jokowi-JK tetap mendukung pilkada langsung. Opsi itu juga didukung oleh sebagian kecil anggota Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar. Rinciannya, Fraksi PDI Perjuangan (88 anggota), Fraksi PKB (20 anggota), Fraksi Hanura (10 anggota), ditambah 6 anggota Fraksi Demokrat dan 11 anggota Fraksi Golkar. Totalnya ialah 135 anggota.
Baca Juga: Pemilih PDIP dan Demokrat di Jombang Terbelah, Dukung Warsubi-Salman pada Pilkada 2024
Fraksi Demokrat yang semula mendukung pilkada langsung dengan syarat lalu memilih walkout ketika syaratnya sudah disetujui Fraksi PDI-P, PKB, dan Hanura. Saat itu, sebanyak 129 anggota dari 148 kursi milik Fraksi Demokrat hadir dalam sidang paripurna.
Ikuti perkembangan berita
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
