PMI Tuban Gelar Musker 2019, Wabup Minta Anggota Pahami Mitigasi Bencana

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Palang Merah Indonesia (PMI) Tuban menggelar Musyawarah Kerja (Musker) 2019 yang dibuka oleh Wakil Bupati Tuban, Ir Noor Nahar Husein di gedung PMI setempat, Kamis (31/1).

Pada kesempatan itu, Wabup bersama Sekretaris Daerah yang juga Ketua PMI dan 47 anggota PMI Kabupaten Tuban juga meninjau fasilitas di PMI yang berada di Jalan Pramuka tersebut.

Ketua PMI Tuban, Ir. Budi Wiyana mengatakan, musker menjadi agenda rutin PMI sebagai pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja pada tahun 2018. Selain itu, juga sebagai ajang untuk menyusun rencana kegiatan PMI di tahun 2019.

“Tahun ini, prioritas PMI Kabupaten Tuban yaitu mengoptimalkan peran anggota dalam memberikan pelayanan terkait dengan darah. Salah satunya dengan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk donor darah dan pendistribusian suplai darah,” ujarnya.

Ia menambahkan, PMI Tuban mempunyai potensi kegiatan yang lain yaitu mendukung bakti sosial kemanusiaan yang disinergikan dengan Pemkab Tuban, khususnya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Oleh sebab itu, ia berharap adanya bantuan dari Pemkab Tuban untuk optimalisasi sarana dan prasarana.

"Pengurus juga bakal meningkatkan pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Caranya, dengan melakukan upaya pendidikan dan pelatihan relawan. Mengingat, anggota PMI Tuban juga dilibatkan pada kegiatan sosial di luar Kabupaten Tuban," tandas Budi Wiyana.

Sementara itu, Noor Nahar menyampaikan tentang pentingnya mitigasi bencana. "Kegiatan PMI merupakan bentuk pengabdian dan amal sholeh yang terus mengalir sampai akhir hayat. Dengan tingginya kerawanan bencana, anggota PMI diharapkan memahami perihal mitigasi bencana," tekan wabup di hadapan pengurus dan relawan PMI Tuban.

Wabup juga menekankan pentingnya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Ia mengusulkan agar P3K dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Ia juga meminta kepada relawan PMI Tuban agar melayani masyarakat sepenuh tanpa diskriminasi.

"PMI tidak boleh membedakan ras, suku bangsa, warna kulit, maupun status sosial masyarakat," tukasnya. (gun/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News